TINJAUAN PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DALAM PERKARA KEHUTANAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR:237 K/PID.SUS/2013)

Valenci Prabowo Silalahi. E0010344. 2015. TINJAUAN PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DALAM PERKARA KEHUTANAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 237 K/PID.SUS/2013) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengajuan kasasi penuntut umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memutus kasasi penuntut umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara sudah memenuhi dengan ketentuan KUHAP serta fakta yang terjadi di persidangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa penuntut umum dalam perkara nomor: 237K/PID.SUS/2013 dalam pengajuan kasasi oleh penuntut umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara (Medan) sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Jaksa atau penuntut umum berpendapat juka Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya dan tidak memberikan kepastian hukum (Pasal 253 ayat (1) huruf a Jo Pasal 248 KUHAP Jo Pasal 183 KUHAP). Hakim dalam pertimbangannya menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa telah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Hal ini dibuktikan dengan telah kelirunya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara (Medan) menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa serta tidak memperhatikan Pasal 253 ayat (1) huruf a Jo Pasal 197 KUHAP. Kata Kunci : Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum, Upaya Hukum Kasasi, Perkara Kehutana