KEBIJAKAN JOKO WIDODO DALAM SISTEM PENATAAN PEDAGANG INFORMAL KOTA SOLO TAHUN 2005-2010 SEBAGAI MATERI AJAR SEJARAH PERKOTAAN DI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH FKIP UNS

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan: (1) Kondisi kota Solo menjelang pengangkatan Joko Widodo sebagai Walikota, (2) Kebijakan Joko Widodo dalam sistem penataan pedagang informal kota Solo tahun 2005-2010, (3) Reaksi para pedagang informal dengan kebijakan pemerintah kota/Pemkot Solo, (4) Hasil kebijakan Joko Widodo dalam sistem penataan pedagang informal kota Solo tahun 2005-2010 sebagai materi ajar sejarah perkotaan di program studi sejarah FKIP UNS. Bentuk penelitian ini deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara dalam meneliti suatu peristiwa pada masa sekarang dengan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang tertentu atau perilaku yang dapat diamati dengan menggunakan langkah-langkah tertentu. Sampel yang digunakan bersifat purposive sampling dan snowball sampling. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, obsevasi, dan analisis dokumen. Dalam penelitian ini, untuk mencari validitas data digunakan dua teknik trianggulasi yaitu trianggulasi data dan trianggulasi metode. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data dengan model interaktif yang terdiri dari tiga komponen: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Peneliti bergerak diantara tiga komponen dalam pengumpulan data Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan: (1) Kondisi kota Solo saat masa peralihan kekuasaan dari walikota sebelumnya yaitu Slamet Suryanto kepada Joko Widodo mengalami keterpurukan dan seperti tidak memiliki pemerintahan. Kondisi kota yang tidak tertata dengan rapi, ditambah dengan adanya para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjual barang dagangan di sebagian sudut kota bahkan di jembatan dan trotoar di kota Solo, (2). Joko Widodo bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Solo melaksanakan relokasi dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) ke tempat yang sudah disediakan dan memadai dengan pemberian modal, surat ijin usaha, dan kios secara gratis kepada para pedagang, (3). Relokasi dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) menimbulkan pro dan kontra bagi para pedagang dengan berbagai alasan, (4). Pedagang Kaki Lima (PKL) bersedia menerima dan dipindahkan dengan syarat tertentu yaitu mendapatkan modal, surat ijin usaha, dan kios secara gratis. Setelah berhasil melakukan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) tanpa kekerasan, dari segi tata ruang kota Solo kembali tertata dengan rapi. Dari segi ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL) mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari segi budaya penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan kirab tradisional tidak menghilangkan budaya di kota Solo. Dalam hubungan dengan materi ajar Sejarah Perkotaan di Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UNS, memberikan sedikit gambaran mengenai kondisi kota Solo khususnya dalam bidang perekonomian dan tata kota di masa yang lalu. Dalam sejarah perkotaan terdapat materi ajar perkembangan kota-kota di Indonesia zaman Hindia-Belanda. Dalam materi ini terdapat dua tipe kota yaitu kota pesisir dan kota pedalaman salah satunya adalah kota Solo. Kata Kunci: Relokasi, Pedagang Kaki Lima/ PKL, Kota Pedalama