PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN DI KANTOR PERTANAHAN

ABSTRAK Anisa Kartika Sari. NIM : S.351208003. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN DI KANTOR PERTANAHAN. 2015. Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Tujuan penelitian dan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum dari Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan(SKMHT) yang dibuat oleh Notaris yang tidak diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan mengkaji perlindungan hukum yang dapat dilakukan bagi kreditor dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan yang belum didaftarkan di Kantor Pertanahan. Metode penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah data primer dengan wawancara langsung terhadap narasumber dan data sekunder adalah dokumen yang terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Hasil penelitian menyatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan bahwa SKMHT dengan batas waktu yang telah ditentukan melebihi masa tenggang waktunya dan APHT tidak segera dibuatkan, maka SKMHT yang telah di buat akan batal demi hukum. SKMHT yang tidak mengenal batas waktu tidak akan batal demi hukum di karenakan SKMHT berlaku sampai berakhirnya perjanjian pokok. Dengan ketentuan batas waktu untuk tanah yang bersertifikat dan tidak bersertifikat, tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaan APHTnya melebihi batas waktu yang telah ditentukan.SKMHT yang bersertifikat dan tidak bersertifikat melebihi batas jangka waktu yang telah ditentukan, maka dapat dilakukan dengan upaya pembuatan SKMHT ulang atau SKMHT baru, yang tentunya harus dengan kesepakatan bersama. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak kreditor hanya dengan 2 (dua) cara yaitu penyelesaian melalui non litigasi dan penyelesaian melalui litigasi. Kata kunci : Debitor, Bank, Pendaftaran Hak Tanggungan, Perlindungan Hukum Terhadap Kredito