TINJAUAN YURIDIS PEMBERLAKUAN CYBER NOTARY DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

FAHMA RAHMAN WIJANARKO. S.351208013. 2015. TINJAUAN YURIDIS PEMBERLAKUAN CYBER NOTARY DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan akta notaris sebagai alat bukti terhadap pemberlakuan cyber notary berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) dan hukum positif di Indonesia, serta landasan hukum yang seharusnya terkait dengan akta notaris terhadap pemberlakuan cyber notary. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Teknik Pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan model interaktif. Dari hasil penelitian dan kajian diketahui bahwa kekuatan akta notaris sebagai alat bukti terhadap pemberlakuan cyber notary berdasarkan UUJN-P dan hukum positif di Indonesia adalah tidak memiliki pembuktian yang sempurna layaknya akta otentik. Kemudian landasan hukum yang seharusnya terkait dengan akta notaris terhadap pemberlakuan cyber notary adalah harus merubah UUJN-P dan UU ITE. Selain itu untuk menjamin keamanan dalam cyber notary tersebut, harus ada pihak ketiga atau otoritas khusus yang berwenang untuk memeriksa tentang kebenaran data, bersifat independen, dan dapat dipercaya (trusted third party), yang dalam hal ini dikenal dengan Certification Authority (C.A.). Kata Kunci : akta otentik, notaris, cyber notar