IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG KESETARAAN, KEMANDIRIAN, DAN KESEJAHTERAAN DIFABEL TERKAIT DALAM PEMBERIAN KESAMAAN HAK DAN KESEMPATAN UNTUK MEMPEROLEH LAYANAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KLATEN

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama bagaimana pelaksanaan pemberian pelayanan pendidikan bagi kaum difabel sebagai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kesetaraan, Kemandirian, dan Kesejahteraan Difabel dalam pemenuhan hak asasi manusia di Kabupaten Klaten. Kedua, apakah hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian pelayanan pendidikan bagi kaum difabel sebagai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kesetaraan, Kemandirian, dan Kesejahteraan Difabel di Kabupaten Klaten. Ketiga, bagaimana upaya penyelesaian dari hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian pelayanan pendidikan bagi kaum difabel sebagai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kesetaraan, Kemandirian, dan Kesejahteraan Difabel di Kabupaten Klaten. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (applied law research) bersifat deskriptif. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan (dokumentasi) data primer dan data sekunder berupa peraturan perundangan, artikel maupun dokumen lain yang dibutuhkan. Selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pemberian pelayanan pendidikan bagi kaum difabel dilihat dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, bahwa Pemerintah Derah Kabupaten Klaten telah mengimplementasikan isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kesetaraan, Kemandirian, dan Kesejahteraan Difabel. Khususnya dalam hal ini adalah pelaksanaan pelayanan pendidikan difabel yang diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kesetaraan, Kemandirian, dan Kesejahteraan Difabel. Akan tetapi, pelaksanaan dari Peraturan Daerah tersebut khususnya dalam hal pendidikan masih belum secara maksimal diterapkan, hambatan-hambatan masih banyak terjadi dalam pelaksanaannya. Untuk itu diperlukan upaya untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi seperti menguatkan kerjasama antara instansi terkait di pemerintahan daerah agar hak-hak kaum difabel dapat terpenuhi khususnya dalam hal pendidikan di Kabupaten Klaten. Kata Kunci : Difabel, Substansi Hukum, Struktur Hukum, Budaya Hukum, Pendidika