PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA DI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK RI) PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

Sumber Daya Manusia sangat penting bagi perusahaan terutama pelaku perusahaan itu sendiri yaitu Pegawai Negeri Sipil. Agar tercipta Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, maka perlu diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat yang didasarkan pada sistem prestasi kerja dan sistem karier. Agar Pegawai Negeri Sipil dapat mengajukan kenaikan pangkatnya dengan tertib, maka perlu ditetapkannya Prosedur Kenaikan Pangkat yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penulisan Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui tentang Prosedur Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Metode pengamatan yang digunakan oleh penulis yaitu jenis metode pengamatan deskriptif kualitatif dengan cara menggambarkan pelaksanaan prosedur Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Pemeriksa di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah secara fakta. Maka, data maupun informasi yang diperoleh sesuai dengan realitas yang ada. Sumber data dalam pengamatan ini berasal dari Informan (Narasumber), Dokumen atau Arsip, serta melalui Peristiwa atau aktivitas. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu melalui wawancara, observasi, serta mengkaji dokumen dan arsip sehingga dapat dianalisa dan ditarik kesimpulannya. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Prosedur Kenaikan Pangkat jabatan Fungsioanal Pemeriksa sudah berjalan dengan lancar. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi antara lain banyaknya persyaratan dari Pemohon Kenaikan Pangkat yang belum lengkap, data tentang Pegawai di BKN yang kurang update, dan sibuknya Tim Penilai Angka kredit dalam menilai Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit. Kesimpulan dalam pengamatan ini adalah pelaksanaan Prosedur Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Pemeriksa di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah berjalan cukup baik dan tertib. Saran dari penulis untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada yaitu sebaiknya semua pegawai saling berintereksi dengan baik agar tidak tidak terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Sehingga hambatan seperti kurangnya berkas persyaratan dari pemohon, tidak updatenya data di BKN, maupun kesibukan dari Tim Penilai dapat diatasi melalui komunikasi yang baik