Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik di Kantor Notaris Kota Surakarta Lia Fanty Santosa, S.H., M.H. dan Kantor Notaris Kabupaten Boyolali Dian Martati, S.H., M.Kn., dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia di kedua kantor Notaris tersebut beserta solusinya. Penelitian ini merupakan penelitian empiris bersifat deskriptif analitis dilakukan dengan wawancara. Jenis data digunakan adalah data primer diperoleh dari Notaris dan stafnya di kedua Kantor tersebut, dan data sekunder diperoleh dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan berhubungan dengan masalah yang diteliti, sedangkan teknik analisis datanya dilakukan secara kualitatif. Hasil...
Globalisasi dengan timbulnya Revolusi Industri 4.0 dan 5.0 (Society 5.0) menyebabkan batas-batas ant...
Tesis ini disusun atas dasar pemikiran penulis terhadap proses penyimpanan Protokol Notaris yang mm...
Sejak keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130 / PMK.010/2012 Tentang Penda...
Kontribusi notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tentunya sangat besar. Notari...
Hukum jaminan terhadap jaminan fidusia khususnya perihal pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia ...
Pada prinsipnya kekuatan yang melekat pada Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris yaitu sempurna (vo...
ABSTRAK KEOTENTIKAN AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DITANDATANGANI DI HADAPAN NOTARIS SETELAH BERLA...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, 1) Peran notaris dalam pembuatan akta jaminan kebendaan (...
Notaris sebagai pejabat umum memiliki tugas dan kewenangan yang utama adalah dalam hal pembuatan akt...
Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengatur mengenai hapusnya fidusi...
Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan sebagai suatu bentuk lembaga jaminan maka keberadaan le...
Melalui kegiatan perkreditan, bank dan lembaga keuangan non bank melayani kebutuhan pembiayaan serta...
Demi mewujudkan asas publisitas dalam jaminan fidusia, benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wa...
Pemerintah menerbitkan peraturan berupa peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara P...
Pada umumnya tempat pendaftaran fidusia secara online pada kantor pendaftaran fidusia.Sedangkan dala...
Globalisasi dengan timbulnya Revolusi Industri 4.0 dan 5.0 (Society 5.0) menyebabkan batas-batas ant...
Tesis ini disusun atas dasar pemikiran penulis terhadap proses penyimpanan Protokol Notaris yang mm...
Sejak keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130 / PMK.010/2012 Tentang Penda...
Kontribusi notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tentunya sangat besar. Notari...
Hukum jaminan terhadap jaminan fidusia khususnya perihal pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia ...
Pada prinsipnya kekuatan yang melekat pada Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris yaitu sempurna (vo...
ABSTRAK KEOTENTIKAN AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DITANDATANGANI DI HADAPAN NOTARIS SETELAH BERLA...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, 1) Peran notaris dalam pembuatan akta jaminan kebendaan (...
Notaris sebagai pejabat umum memiliki tugas dan kewenangan yang utama adalah dalam hal pembuatan akt...
Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengatur mengenai hapusnya fidusi...
Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan sebagai suatu bentuk lembaga jaminan maka keberadaan le...
Melalui kegiatan perkreditan, bank dan lembaga keuangan non bank melayani kebutuhan pembiayaan serta...
Demi mewujudkan asas publisitas dalam jaminan fidusia, benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wa...
Pemerintah menerbitkan peraturan berupa peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara P...
Pada umumnya tempat pendaftaran fidusia secara online pada kantor pendaftaran fidusia.Sedangkan dala...
Globalisasi dengan timbulnya Revolusi Industri 4.0 dan 5.0 (Society 5.0) menyebabkan batas-batas ant...
Tesis ini disusun atas dasar pemikiran penulis terhadap proses penyimpanan Protokol Notaris yang mm...
Sejak keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130 / PMK.010/2012 Tentang Penda...