ALASAN PENGAJUAN KASASI TERDAKWA ATAS DASAR KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN DALAM PERKARA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 25K/PID.SUS/2014)

Robertus Bima Wahyu Mahardika, E0010316. 2015. ALASAN PENGAJUAN KASASI TERDAKWA ATAS DASAR KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN DALAM PERKARA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 25K/PID.SUS/2014) Penelitian ini mengkaji beberapa permasalahan, pertama alasan kasasi terdakwa terhadap kesalahan penerapan hukum pembuktian dalam perkara Narkotika sudah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP. Kedua pertimbangan Mahkamah Agung memutuskan pengajuan kasasi terdakwa dalam perkara Narkotika sesuai dengan Pasal 256 KUHAP. Penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan adalah jenis yang digunakan dalam penelitian ini. Dimana sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan studi kepustakaan untuk teknik pengumpulan data. Sedangkan, teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode silogisme dengan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi yang dianggap kurang cukup, serta adanya penjebakan dari pihak polisi, semakin memberanikan diri terdakwa untuk mengajukan banding hingga kasasi. Pengajuan banding ke kasasi yang dilakukan oleh terdakwa, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 136/Pid.Sus/2013/PN.Tjg, berikut putusan Pengadilan Tinggi Nomor 93/PID.SUS/2013/PT.Bjm yang menguatkan, telah dikabulkan hakim Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung mendasari Pasal 253 ayat (1) KUHAP, karena dalam putusan sebelumnya, ditemukan penerapan hukum yang salah kepada terdakwa. Jaksa Agung dalam pertimbangan hakim, memutus perkara disesuaikan dengan pasal 256 KUHAP, dimana alat bukti petunjuk digunakan untuk argumentasi hakim atas kesalahan terdakwa. Jerat hukum yang diterima terdakwa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci : Kesalahan Penerapan Hukum, Alat Bukti Petunjuk, Pertimbangan Hakim