EVALUASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TINGKAT SEKOLAH DASAR DI KOTA SURAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUMAN GOVERNANCE

Baktiar Anang Abiantoro. D0110024. Evaluasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SD di Kota Surakarta dalam perspektif Human Governance. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2014. Pendidikan Untuk Semua (PUS) merupakan hak setiap warga negara yang harus dihormati dan dijamin sesuai amanat UUD 1945. Perwujudannya dapat dilakukan dengan memberikan akses pendidikan seluas-luasnya terhadap semua warga negara tanpa diskriminasi. Tekad tersebut dapat ditunjukkan di dalam proses seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).Pemerintah merespon usaha tersebut dengan mengeluarkan PP No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Dengan adanya Peraturan tersebut diharapkan kemudahan layanan dan akses pendidikan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dapat terwujud. Namun, tanpa pola pemerintahan demokratis, konsep tersebut sulit untuk dilakukan. Human Governanceterbukti menjadialat yang tepatdansaluranmenujumasyarakat demokratis karena merupakan teori Administrasi Negara yang fokus pada nilai-nilai penghargaan HAM dan penjaminan seluruh kebutuhan warga negaranya. Oleh sebab itu penelitian ini mengkaji tentang : a) implementasi PP (Peraturan Pemerintah) no 17 tahun 2010 dalam pelaksanaan PPDB tingkat SD di kota Surakarta beserta faktor – faktor yang menjadi penghambatnya, b) penyelenggaraan PPDB ditinjau dari prinsip Human Governance. Penelitian ini dilakukan di Surakarta dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dengan informan yang dipilih secara purposivedan mengkaji dokumen/arsip. Unit analisis penelitian ini adalah SDN Mangkubumen Lor, dan SD Al Azhar Syifa Budi. Analisis menggunakan analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PPDB Tingkat SD di Kota Surakarta masih ditemukan ketidakpatuhan dengan pedoman PPDB yang dikeluarkan dinas sebagai hasil rujukan dari PP no 17 tahun 2010. Ketidakpatuhan lebih banyak dilakukan oleh sekolah dasar swasta. Faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi PPDB sesuai PP no 17 tahun 2010 antara lain: lemahnya dimensi transformasi, tidak adanya kejelasan sanksi bagi sekolah swasta yang melanggar, adanya over kewenangan, adanya kepentingan dan adanya ketidakefektifan struktur birokrasi. Sementara itu, dalam penyelenggaraan PPDB belum sepenuhnya mendasarkan pada prinsip Human Governance.Prinsip non-diskriminasi hanya terjadi pada setiap tahapan yang dilakukan sekolah negeri. Sebaliknya, prinsip transparansi hanya terjadi pada setiap tahapan yang dilakukan sekolah swasta, sedangkan pada tahapan yang dilakukan sekolah negeri tidak memenuhi prinsip transparansi terkecuali tahap pendaftaran. Kata Kunci: Human Governance, non-diskriminasi, PPD