PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT OLEH KREDITUR KEPADA USAHA MIKRO MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Pada tanggal 5 November 2007, Pemerintah Indonesia meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan. KUR merupakan kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada usaha mikro yang memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan, akan tetapi tidak mempunyai agunan yang dapat diberikan kepada bank. Penyaluran KUR kepada usaha mikro bertentangan langsung dengan Prinsip Kehati–hatian yang selalu diterapkan oleh kreditur dalam pemberian kredit. Salah satu prinsipnya adalah prinsip agunan yang menghendaki adanya pemberian agunan oleh debitur. Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Negara Indonesia Sentra Kredit Kecil Solo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Prinsip Kehati-Hatian terhadap pemberian KUR kepada usaha mikro oleh PT. Bank Negara Indonesia Sentra Kredit Kecil Solo sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Metodelogi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan penelitian kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Penerapan Prinsip Kehati-Hatian yang dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia Sentra Kredit Kecil Solo dengan melakukan analisa kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian tentang prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) sebagaimana termuat dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995. Penyelesaian sengketa atas kredit macet yang terjadi dalam pemberian KUR oleh PT. Bank Negara Indonesia Sentra Kredit Kecil Solo dapat diselesaikan dengan cara mengajukan klaim kepada perusahaan penjaminan yang disediakan oleh Pemerintah yaitu PT. Askrindo Cabang Surakarta. Pengajuan klaim tersebut sebesar 70% dari total pinjaman debitur KUR. Kata Kunci : KUR, Prinsip Kehati-Hatian, Usaha Mikro