ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUUXI/ 2013 TERKAIT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF DEMOKRASI

ABSTRAK Muhammad Indra Lesmana. E0010236. 2014. ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 TERKAIT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF DEMOKRASI. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar argumentasi Mahkamah Konstitusi atas putusan yang dikeluarkannya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2019 serta mengetahui sejauh mana Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sudah sesuai dengan demokrasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Sumber bahan penelitian yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Untuk memperoleh jawaban terhadap penelitian hukum ini, digunakan metode deduksi dengan melalui proses silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait penyelenggaraan pemilihan umum serentak ada tiga argumentasi yang menjadi pertimbangan hukumnya. Pertama, terkait rancang bangun pemerintahan Negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sistem pemerintahan presidensial. Kedua, yaitu metode penafsiran yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Ketiga, penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan lembaga perwakilan dilaksanakan secara serentak memang akan lebih efisien dalam hal pemakaian anggaran. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait penyelenggaraan pemilihan umum serentak sudah sesuai dengan sistem demokrasi dan memperteguh Negara Indonesia dalam setiap aktivitas berbangsa dan bernegara. Kata kunci : Pemilihan umum serentak, Putusan, Mahkamah Konstitusi, Demokrasi