PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM PERSPEKTIF ASAS KETERBUKAAN (STUDI DESA CANGKOL KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO)

ABSTRAK Merry Paulina Happy. E0011194. 2015. PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM PERSPEKTIF ASAS KETERBUKAAN (STUDI DESA CANGKOL KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pembentukan Peraturan Desa di Desa Cangkol Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam memenuhi Asas Keterbukaan. Penelitian ini merupakan penelitian socio legal yang bersifat deskriptif, dimana penulis berkeinginan untuk memberikan gambaran maupun pemaparan mengenai obyek penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer yang digunakan adalah wawancara langsung dengan pihak terkait yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan adalah bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah, artikel, dan bahan dari internet serta sumber lain yang terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi lapangan dengan langsung menuju ke obyek penelitian dan studi kepustakaan untuk memperoleh landasan teori yang berkaitan dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, yaitu Pembentukan Peraturan desa di Desa Cangkol Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Cangkol, Pemerintah Desa telah menerapkan asas keterbukaan yang dapat dilihat dari adanya informasi yang diperoleh masyarakat desa terkait pembentukan peraturan desa yang hendak dibentuk oleh pemerintah desa dan adanya partisipasi dari masyarakat dalam pembentukan peraturan desa. Faktor yang menghambat terkait Pembentukan Peraturan Desa di Desa Cangkol dalam memenuhi asas keterbukaan antara lain: (1) Masyarakat desa tidak ikut serta melainkan mewakilkan sepenuhnya pembentukan dan penetapan Peraturan Desa kepada BPD setempat; (2) Penilaian dari masyarakat desa terkait arogansi Kepala Desa Cangkol yang sulit untuk dapat menerima masukan atau saran dari masyarakat desa terkait pembentukan suatu kebijakan maupun program yang lain. Kata Kunci : Pembentukan Peraturan Desa, Asas Keterbukaan, Desa Cangko