KAJIAN TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENGGANTIAN KERUGIAN SEBAGAI AKIBAT PENGGUNAAN JASA PENGIRIMAN BARANG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA SURABAYA

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui mengenai apakah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah melindungi kepentingan konsumen selaku pengguna jasa pengiriman barang dan untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan konsumen yang diberikan dalam penggantian kerugian sebagai akibat penggunaan jasa pengiriman barang dalam penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Penelitian ini merupakan penelitian normatif besifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Pengolahan hasil dan analisis bahan hukum dalam penelitian ini akan dianalisis dengan logika deduktif sedangkan untuk menarik kesimpulan menggunakan metode silogisme dan interpretasi. Penggunaan silogisme dalam penelitian hukum ini berpangkal pada pengajuan premis mayor dan kemudian diajukan premis minor, selanjutnya ditarik suatu simpulan atau conclusion Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah memberikan perlindungan terhadap konsumen dari pelaku usaha khususnya terkait konsumen jasa pengiriman barang. Pelaku usaha wajib memenuhi hak-hak dari konsumen jasa pengiriman barang. Apabila terdapat pelanggaran terhadap hak-hak konsumen oleh pelaku usaha maka UUPK juga telah menyediakan lembaga penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yaitu BPSK. Keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dengan proses yang sederhana, murah dan cepat dapat terwujud guna perlindungan terhadap konsumen. Simpula kedua, BPSK Kota Surabaya mengenal bentuk pemberian ganti kerugian yang dapat dituntut dan diputus dalam proses persidangan sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 19 ayat (1) UUPK. Pelaku usaha wajib bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, dan atau kerugian konsumen akibat jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan kepada konsumen Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Jasa Pengiriman Barang , BPS