PENEGAKAN HUKUM OLEH PANITIA PENGAWAS PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI KABUPATEN KARANGANYAR

Penelitian dalam rangka penulisan hukum skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apa saja pelanggaran hukum terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten Karanganyar pada tahun 2013 dan hubungannya dengan bagaimana penegakan hukum oleh panitia pengawas pemilu dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten Karanganyar pada tahun 2013. Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan analis. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang berhubungan dengan obyek penelitian, dalam hal ini data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang berhubungan dengan obyek penelitian. Dalam hal ini, data primer yang digunakan penulis adalah hasil wawancara dengan Dwi Joko Mulyono dari Ketua Panitia Pengawas Pemilu Di Kabupaten/Kota Karanganyar. Sedangkan data sekunder digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer. Penulis menggunakan teknik analisis data dengan model analisis interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut, bahwa pengawas pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di semua tingkatan menemukan dan menerima laporan pelanggaran baik yang dilakukan oleh peserta pemilu, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, tim sukses maupun simpatisan terhadap masing-masing calon baik dari pihak Ayo, Pasti maupun Yuro. Di sisi lain, pihak-pihak penyelenggara pemilu dan beberapa oknum pegawai negeri sipil (PNS) secara akumulatif dinilai bahwa penyelenggaraan setiap laporannya berlangsung secara baik, aman, nyaman dan kondusif. Hal ini sesuai dengan sistem peraturan tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Kata kunci : pelaksanaan hukum, panitia pengawas, kepala daerah dan wakil kepala daerah