Dual Banking Systemdi Indonesiadalam Perspektif Politik Hukum Ekonomi Syari’ah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis politik hukum ekonomi Syariah tentang dual banking system di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan keberlakuan undang-undang yang mengatur Dual Banking System di Indonesia menggunakan undang-undang Nomor  10 Tahun 1998 dan undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, ynag merupakan pedoman bagi operasionalnya Dual Banking System. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi bank konvensional menerapkan Dual Banking System diperoleh dari faktor eksternal yang meliputi sosial, ekonomi, keagamaan, politik, meniru negara tetangga. Faktor internal terdapat pada filosofis pancasila dan perundang-undangan. Pengaruh politik sangat kental terhadap penerapan dual banking system di Indonesia, juga karena kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen dan pluralisme