DINAMIKA SOSIAL POLITIK PASCA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BIMA-NTB (Studi Konflik Pilkada Kabupaten Bima)

Terbitnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu)No. 3/ 2005,pilkada di pahami sebagai bentuk Demokrasi atas pastisipasi masyarakat terhadap Pemilihan Kepala Daerah di setiap Daerah atau Pusat. Reformasi yang membawa perubahan baru dalam Politik Indonesia Dinamis, Pemilihan Lansung Jabatan Esekutif dan Legislatif melahirkan kreasi komunikasi para kandidat untuk memikat, Kampaye Politik sebagai bentuk aktifitas Komunikasi Politik jadi marak untuk membentuk opini Publik, partisipasi masyarakat merupakan bentuk dari Demokrasi yang di yakini dapat memberikan perubahan terhadap kehidupan Sosial Politik Masyarakat di Aras Local. Perubahan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak semata-mata mengubah sestem Pemilihan dan sestem perwakilan menjadi Pemilihan Langsung, tetapi perubahan posisi dan kedudukan DPRD. Dalam UUNO.22 Tahun 1999, DPRD kedudukan sebagai lembaga Legislatif Lokal, sedangkan dalam UU No.32 Tahun 2004 DPRD tidak lagi sebagai badan Legislatik Lokal,melainkan bagian dari Pemerintah Daerah. Melalui revisi undang- undang ini, hubungan antara DPRD dan Kepala Daerah menjadi koordinatif, berbeda sebelumnya yang beriberi bobot kekuasaan lebih besar dari pada DPRD dengan wewenang memelih dari masyarakat kepala daerah serta memerima atau menolak tanggung jawab kepala daerah, dengan demikian dapat memberikan kebebasan terhadap masyarakat untuk melakukan Pemilihan Secala Langsung. Pemilihan Langsung merupakan bagian dari Manifestasi Politik dalam ranah Demokrasi Pasca Reformasi sebagai suatu bentuk pengakomodiran kepentingan masyarakat untuk menentukan pemimpinnya di masa depan tidak terkecuali Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, artinya masyarakat ikut serta dalam Pilkada yang di lakukan oleh Setiap Daerah. Dalam pelaksanaan kepemerintahan di daerah sudah seharusnya masyarakat di setiap daerah berhak penuh untuk memilih dan mengangkat Kepala Daerah yang di anggap mampu dalam mengambil kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Karena Pemilihan Langsung adalah perwujudan dari kemerdekaan sekaligus Kedaulatan Rakyat yang sesungguhnya karena rakyat di beri kebebasan untuk menentukan siapapun yang mereka hendaki, Budaya Politik Indonesia menurut Robert K. cara merumuskan bahwa Prilaku Politik Indonesia adalah suatu telaan mengenai tindakan manusia dalam situasi Politik artinya segala tingkah laku yang di lakukan oleh masyarakat dalam merayakan pesta demokrasi di aras local. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, artinya penulis mendeskripsikan dan menganalisis dengan analisis data kualitatif tentang Dinamika Sosial Politik Pasca Pemilihan Kepala Daerah (Study Konflik Pilkada Kabupaten Bima-NTB) Lokasi penelitian di Kabupaten Bima yang dilakukan sejak bulan Mei-Agustus Dalam penelitian ini, peneliti menemukan hasil sesuai dengan variabel di definisi operasional, konflik yang terjadi bukan hanya pada Elit Politik akan tetapi masyarakat terlibat didalamnya yang melahirkan Dinamika Perubahan Sosial pada kehidupan masyakat, Dapat disimpulhkan bahwa Dinamika Sosial Politik Pasca Pemilihan Kepala Daerah, Telah melahirkan konflik yang merupakan bagian dari perubahan yang ada pada kehidupan Sosial Masyarakat Kabupaten