PENANGANAN PERILAKU INDISIPLINER SANTRI (Studi Kasus Pada Tarbiyatul Mu’allimien PP. Al-Amien Prenduan Sumenep)

Perilaku indisipliner banyak ditemukan dalam dunia pendidikan termasuk pesantren.Terjadinya perilaku indisipliner di pesantren disebabkan oleh banyak faktor, seperti faktor latar belakang keluarga santri, faktor motivasi, dan pengaruh teman pergaulan. Tesis ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi penanganan perilaku indisipiliner santri, terutama relevansinya dalam perspektif sistem bimbingan dan konseling. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus, dimana lokasi penelitian ini adalah Pondok Pesantrean Al-Amien Prenduan pada Tarbiyatul Mu’allimien al-Islamiyah (TMI) Putra. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) orang pengurus Organisasi Santri (Organtri), 5 (lima) orang alumni, dan 6 (enam) orang santri. Informan dipilih dengan menggunakan teknik bola salju (snow ball sampling). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penanganan perilaku indispliner santri dilakukan membentuk organisasi santri (Organtri) yang dalam hal ini dilakukan oleh bagian Majlis Pertimbangan Organtri (MPO) dengan menerapkan sistem gradual punishment. Secara umum penanganan perilaku indisipliner di kalangan santri TMI Putra PP. Al-Amien relevan dengan sistem bimbingan dan konseling, dimana di dalam penerapan sistem gradual punishment terdapat kegiatan pra-bimbingan dan kegiatan bimbingan. Hal itu juga dapat dilihat dari adanya musahhil, musyrif, dan wali kelas yang merupakan bagian penting pesantren untuk melakukan pengontrolan, pembinaan, dan memberikan bimbingan kepada santri yang menjadi tanggung jawabnya. Pelibatan Organisasi Santri (Organtri) dalam penerapan penanganan perilaku indisipliner di kalangan santri TMI Putra PP. Al-Amien secara umum berdampak positif bagi penerapan kedisiplinan di pesantren. Namun demikian tidak menutup kemungkinan terjadi beberapa penyimpangan wewenang yang dilakukan oleh anggota Organtri. Sejauh data hasil temuan di lapangan, memang tidak ada indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Organtri dalam menerapkan gradual punsihment yang menjadi kebijakan pesantren. Namun demikian, otoritas yang besar yang diberikan kepada santri senior yang menjadi anggota Majlis Pertimbangan Organtri (MPO) sangat mungkin mendorong terjadinya abuse of power. Relasi yang tidak seimbang antara santri senior dan santri junior, sebagaimana disoroti oleh beberapa penelitian sebelumnya, sangat mungkin membuat implementasi hukuman terhadap santri melenceng dari sistem yang ada. Dalam hal ini kontrol dan pengawasan dari pemangku kebijakan dan majlis kiai menjadi faktor kunci yang bisa mencegah terjadinya pelanggaran penerapan gradual punishment tersebut