TINJAUAN EMPIRIS TERHADAP PENYELENGGARAAN PARKIR DI ALUNALUN SELATAN YOGYAKARTA BERDASAR PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

Kota Yogyakarta yang terkenal memiliki banyak obyek wisata baik di kota maupun di wilayah pedesaan membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan kebutuhan parkir di area pariwisata. Salah satu area yang memiliki peluang besar terhadap kebutuhan parkir adalah Alun-Alun Selatan Yogyakarta yang menjadi bagian dari Keraton Yogyakarta. Meskipun menjadi kawasan wisata, masih banyak oknum juru parkir yang belum mengetahui adanya aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah yang menjadi payung hukum bagi pengguna jasa parkir maupun penyelenggara parkir. Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Parkir, dan kendala apa yang menyebabkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 belum berjalan maksimal. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penyusun menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research) yang dilaksanakan di Kawasan Alun-alun Selatan Yogyakarta. Sifat penelitian ini adalah Deskriptif Analisis dan pendekatan yuridis empiris yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan secara eksplisit mengenai penyelenggaraan parkir di Alunalun Selatan Yogyakarta. Dalam mengumpulkan data, penyusun melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan (Field Research), dapat dikemukakan bahwa penyelenggaraan parkir di Alun-alun Selatan Yogyakarta belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, hal-hal yang bertentangan dengan peraturan tersebut berkaitan dengan perizinan, retribusi dan pajak daerah dan tata ruang kota. Kendala yang dihadapi oleh petugas dalam penegakan peraturan daerah yaitu karena beberapa hal, seperti lemahnya regulasi, kawasan parkir yang masuk dalam wilayah Keraton Yogyakarta menyulitkan pemerintah kota bertindak tegas, juru parkir dan masyarakat yang kurang sadar hukum. Untuk meningkatkan ketertiban penyelenggaraan parkir, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pengendalian dan pengawasan supaya pengelola parkir maupun juru parkir dapat mematuhi peraturan yang berlaku dengan memiliki surat tugas sebagai juru parkir maupun pengelola parkir