IDEOLOGI GENDER DAN PROGRESIVITAS HUKUM KELUARGA

Hukum merupakan sistem integrasi sosial dengan karakter kontrol sosial yang bekerja secara fungsional dengan sistem-sistem sosial primer lain seperti sistem nilai, sistem politik, pendidikan, ekonomi, keluarga dan sistem-sistem sekunder lainnya.Dibandingkan dengan sistem sosial lain, hukum atau norma termasuk sistem yang cenderung lamban bergeser karena syaratnya muatan nilai, apalagi jika mengandung muatan nilai keagamaan.Perubahan sosial dari gerakan reformasi telah memunculkan gagasan pembaharuan hukum di Indonesia. Gagasan tentang hukum progresif menggeser paradigmaa hukum kodifikasi tertutup yang semata menjamin kepastian hukum melalui hukum formal (positif) menuju hukum yang progresif-responsif dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat berlandaskan nilai-nilai yang lebih luas dan universal. Secara sosiologis dapat dijelaskan bahwa kesetaraan gender merupakan anak kandung dari gerakan kesetaraan dan keadilan sosial lainnya seperti gerakan anti rasisme, anti-kolonialisme dan anti-imperalisme dan bentuk-bentuk diskriminasi, dominasi dan oppresi struktur sosial hirarkhis seperti feudalisme, otoritarianisme, patriarkhi dan, mungkin juga matriarkhi.Pergeseran ideologi gender dari proses rekonstruksi gender membawa implikasi yang signifikan dalam ranah hukum, utamanya hukum keluarga yang paling sarat dengan relasi-relasi berbasis gender dari interaksi laki-laki dan perempuan sepanjang hidupnya. Tulisan ini menjelaskan proses rekonstruksi dan ideologisasi gender yang berimplikasi pada pergeseran hukum keluarga di Indonesia, termasuk memaparkan kontestasi ideologisasi gender secara politis, tipologi keluarga serta proses pergeseran paradigma hukum yang memberi jalan bagi pembentukan hukum yang responsif gender dan akomodatif hak-hak anak