Permasalahan perturan perundang-undangan di Indonesia adalah inkonsistensi, disharmoni dan over regulasi. Kualitas peraturan perundang-undangan yang tidak baik, dihadapkan pada ketiadaan sistem yang dapat merespon dengan cepat kondisi tersebut. Reformasi regulasi sebagai upaya perubahan radikal dan berpengaruh cepat diharapkan menjadi langkah yang dapat ditempuh untuk memperbaiki sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Upaya perbaikan dalam sistem perundang-undangan telah diupayakan dari TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966, TAP MPRS Nomor III/MPR/2000, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang ...
Legal Development is one of the most difficult problems in Indonesia. Two sources of these problems ...
Reformulasi haluan negara model GBHN yang direkomendasikan oleh MPR Periode 2009- 2014 melalui Kepu...
Aturan hukum merupakan produk penyelenggara Negara yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan,...
Permasalahan perturan perundang-undangan di Indonesia adalah inkonsistensi, disharmoni dan over regu...
Indonesia mengalami permasalahan yang kompleks terkait regulasi, yakni hiper regulasi. Selain hiper-...
Globalization will lead to legal regulations regarding investment, trade, services and other economi...
ABSTRAK The establishment of good legislation is influenced by several factors, the examples the pri...
The quality of legislation in Indonesia is often questioned when the Constitutional Court cancels se...
Penerbitan regulasi di Indonesia masih belum sepenuhnya terencana. terdapat tiga problem utama yang ...
Reformation of law past total reformation in may 1998 not yet progress reach that significant. Refor...
GBHN atau Garis Besar Haluan Negara, adalah bentuk catatan rencana pembangunan negara Indonesia. Dan...
GBHN atau Garis Besar Haluan Negara, adalah bentuk catatan rencana pembangunan negara Indonesia. Dan...
Reformation of law past total reformation in may 1998 not yet progress reach that significant. Refor...
Indonesia sebagai Negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum dengan mengatur norma hukum da...
Setelah lebih dari lima belas tahun reformasi dicanangkan di Indonesia, kenyataannya kondisi hukum b...
Legal Development is one of the most difficult problems in Indonesia. Two sources of these problems ...
Reformulasi haluan negara model GBHN yang direkomendasikan oleh MPR Periode 2009- 2014 melalui Kepu...
Aturan hukum merupakan produk penyelenggara Negara yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan,...
Permasalahan perturan perundang-undangan di Indonesia adalah inkonsistensi, disharmoni dan over regu...
Indonesia mengalami permasalahan yang kompleks terkait regulasi, yakni hiper regulasi. Selain hiper-...
Globalization will lead to legal regulations regarding investment, trade, services and other economi...
ABSTRAK The establishment of good legislation is influenced by several factors, the examples the pri...
The quality of legislation in Indonesia is often questioned when the Constitutional Court cancels se...
Penerbitan regulasi di Indonesia masih belum sepenuhnya terencana. terdapat tiga problem utama yang ...
Reformation of law past total reformation in may 1998 not yet progress reach that significant. Refor...
GBHN atau Garis Besar Haluan Negara, adalah bentuk catatan rencana pembangunan negara Indonesia. Dan...
GBHN atau Garis Besar Haluan Negara, adalah bentuk catatan rencana pembangunan negara Indonesia. Dan...
Reformation of law past total reformation in may 1998 not yet progress reach that significant. Refor...
Indonesia sebagai Negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum dengan mengatur norma hukum da...
Setelah lebih dari lima belas tahun reformasi dicanangkan di Indonesia, kenyataannya kondisi hukum b...
Legal Development is one of the most difficult problems in Indonesia. Two sources of these problems ...
Reformulasi haluan negara model GBHN yang direkomendasikan oleh MPR Periode 2009- 2014 melalui Kepu...
Aturan hukum merupakan produk penyelenggara Negara yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan,...