IMPLEMENTASI PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH MILIK PIHAK KETIGA (STUDI PADA PD BPR BANK BAPAS 69 MAGELANG)

Kredit menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Permasalahan yang dikaji terkait dengan Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan hak atas tanah milik pihak ketiga,upaya hukum ketika terjadi kredit macet dan akibat hukumnya bagi pemilik jaminan.dengan tujuan bertujuan mengetahui palaksanaan, penyelesaian kredit macet dan akibat hukum bagi pihak ketiga terkait dengan jaminan milik pihak ketiga. Untuk mengkaji permasalahan diatas penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif yuridis serta menggunakan analisis yang berupa yuridis-empiris dengan mencari data primer dan sekunder serta melalui riset lapangan (Field Research) dan riset kepustakaan (Library Research). Penelitian ini mengambil lokasi penelitian yaitu di PD BPR BANK BAPAS 69 MAGELANG.. Sumber data meliputi: (1) Data Primer yaitu dari informan dan responden, (2) Data Sekunder yaitu Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tantang Perbankan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, data dari PD BPR BANK BAPAS 69 MAGELANG. Alat dan teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: (1) wawancara, (2) dokumen, dan (3) kepustakaan. Keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu membandingkan antara sumber data yang berasal dari wawancara dan sumber data dari dokumen. Hasil penelitian ini menunjukan praktek pemberian kredit dengan jaminan sertifikat hak atas tanah milik pihak ketiga dan terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat menyebabkan kredit macet yaitu beberapa faktor internal bank, Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa praktek pemberian kredit dengan jaminan sertifikat milik pihak ketiga tetap mengutamakan pedoman internal dari pusat. Akan tetapi dalam hal pelasanaan kredit dengan menggunakan serttifikat pihak ketiga masih belum sesuai dengan SOP yang telah ditentukan masih adanya ketidakselarasan antara yang telah praktik dan teori yang diberlakukan di PD BPR BANK BAPAS 69 MAGELANG. Saran yang dapat penulis sampaikan yaitu untuk menghindari terjadinya sengketa yang berlebihan dan menghalangi proses ekksekusi ketika terjadi kredit macet dengan jaminan sertifikat milik pihak ketiga, maka dalam memberikan kredit sebaiknya pihak kreditur tetap harus melakukan prosedur pemberian kredit sesuai dengan apa yang telah di tentukan dala SOP dengan tetap mempertimbangkan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, pembayaran, dan prospek usaha debitur berdasarkan prinsip kehati-hatian