Pengangkatan anak sebelum Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 : studi analisis putusan PA No. 19/Pdt.P/2005/Pa.Smn

Pada tahun 2005 di Pengadilan Agama Sleman, terdapat kasus pengangkatan anak diantara faktor penyebab pemohon I dan pemohon II ingin melakukan pengangkatan anak karena pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Januari 2001, selama usia perkawinan sampai pada tahun 2005 belum juga dikaruniai seorang anak. Maka dengan begitu pemohon I dan pemohon II bermaksud mengangkat seorang anak perempuan, dan dari orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan jika anaknya diasuh oleh pemohon I dan pemohon II. Setelah orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan maka, pada akhirnya permohonan pemohon dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Sleman. Padahal pengangkatan anak ini sebelum berlakunya Undang-undang No 3 Tahun 2006 adalah kewenangan Pengadilan Negeri. Jadi ada pandangan lain dalam memutus kasus pengangkatan anak ini menurut hakim yang memutusnya. Anak angkat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (9); bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Pasal 39 ayat (2); Pengangkatan tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Di Indonesia lembaga yang menangani masalah pengangkatan anak hal ini sesuai dengan kompetensi absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 adalah menangani perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah bagi mereka yang beragama Islam, sedang bagi selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Hal ini terkait dengan penjelasan Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 angka 20 yang menyebutkan:”…….dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.”. Penelitaian ini merupakan penelitian lapangan yang sifatnya deskriptif–analisis, dalam arti data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti akan dideskripsikan dengan disertai analisa-analisa semaksimal mungkin kemampuan peneliti. Sumber datanya berupa data primer, yaitu Putusan Pengadilan Agama Sleman No.19/Pdt.P/2005/PA.Smn, dan sumber data sekunder antara lain buku yang terkait dengan pengangkatan anak. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan Wawancara (interview) dan metode dokumentasi sedangkan metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif. Pengangkatan anak ini jika dikaitkan dengan hukum positif sebelum terbitnya UU No.3 Tahun 2006, sebagai dasar hukum terhadap pengangkatan anak maka hanya Pengadilan Negeri lah yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili tentang perkara pengangkatan anak Menurut Muqorrobin, Hakim Pengadilan Agama Sleman, hal tersebut berakibat produk hukum yang diputuskan di Pengadilan Negeri tidak memberikan pengayoman dan perlindungan hukum bagi orang-orang Islam