HAK POLITIK APARATUR SIPIL NEGARA DALAM HAL PENCALONAN SEBAGAI GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Skripsi ini berjudul “ Hak Politik Aparatur Sipil Negara dalam hal Pencalonan sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Pemilihan Kepala Daerah”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah yaitu: pertama, Bagaimana Hak Politik Aparatur Sipil Negara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kedua, Hak Politik Aparatur Sipil Negara dalam hal Pencalonan sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Pemilihan Kepala Daerah. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya Pasal 119 dan 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mengharuskan bahwa syarat mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan data penelitian dikumpulkan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan kepustakaan yang berhubungan dengan pembahasan yang kemudian dianalisis kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriftif analisis yang bertujuan untuk membuat deskripsi mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat dari objek penelitian dihubungkan dengan undang-undang yang terkait. Hasil dari penelitian ini yaitu pertama, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bersifat membatasi keikutsertaan ASN untuk mengisi jabatan publik melalui Pemilu/Pilkada dan mewajibkan ASN yang ingin ikut dalam kontestasi dalam Pemilu/Pilkada harus mengajukan pengunduran diri secara tertulis sejak saat mendaftar. Kedua, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dinyatakan bahwa syarat untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan