Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin Pada Kawasan Hutan di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi

Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menjelaskan tentang penguasaan negara terhadap penggunaandan pemanfaatan kekayaan alam. Ketentuan ini akhirnya diatur lebih lanjut dalam Pasal 38 Ayat (3) Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menjelaskan bahwa penggunaan hutan dalam bidang pertambangan dapat dilakukan melalui izin pinjam pakai yang diberikan oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Namun peraturan tersebut ternyata belum berjalan secara optimal dan masih banyak ditemukan kegiatan pertambangan tanpa izin khususnya tambang emas. Kabupaten Merangin memiliki kawasan hutan yang banyak dijadikan sebagai tempat kegiatan pertambangan emas tanpa izin yang membuat kawasan hutan menjadi rusak dan hancur. Berdasarkan persoalan yang dimaksud maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) bagaimanakah upaya penertiban pertambangan emas tanpa izin pada kawasan hutan lindung di Kabupaten Merangin. 2) Bagaimanakah upaya penertiban pertambangan emas tanpa izin pada kawasan hutan produksi di Kabupaten Merangin. 3) Bagaimanakah koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam penertiban pertambangan emas tanpa izin pada kawasan hutan di Kabupaten Merangin. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik dan pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil, yakni: 1) Upaya penertiban pertambangan emas tanpa izin pada kawasan hutan lindung di Kabupaten Merangin dilakukan oleh Polisi Kehutanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 51 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan dengan cara kegiatan preemetif, preventif, dan represif. Kegiatan penertiban tidak berjalan optimal yang disebabkan oleh keterbatasan jumlah polisi kehutanan dan kebiasaan masyarakat. 2) Upaya penertiban pertambangan emas tanpa izin pada kawasan hutan produksi di Kabupaten Merangin sama dengan penertiban pada kawasan hutan lindung, serta dibentuknya Tim Terpadu sesuai Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1235/KEP.GUB/ESDM-4.2/2019 untuk menanggulangi masalah, penertiban dan penghentian pertambangan emas tanpa izin. 3) Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam penertiban pertambangan emas tanpa izin pada kawasan hutan di Kabupaten Merangin dilakukan secara fungsional dan gabungan. Kegiatan Gabungan terdiri dari kegiatan Koordinatif dan Komando dalam bentuk Operasi Gabungan. Kata Kunci: Penertiban, Pertambangan, Emas, Tanpa Izin, Kawasan Huta