TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENGIKATAN JUAL BELI DAN KUASA JUAL YANG DIBATALKAN PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Nomor 34/Pdt/2017/PT YYK)

Notaris merupakan pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang membuat akta otentik dimana akta yang dikeluarkan oleh notaris mempunyai bukti yang sempurna, terkuat dan terpenuh yang dapat menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu akta notaris menjadi alat bukti tertulis dapat dibatalkan oleh hakim asal ada bukti lawan dan mengenai pembatalan isi akta. Tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan sumber data yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi pustaka dan dengan menggunakan pedoman wawancara dan observasi lapangan. Penelitian yang telah dilakukan menemukan bahwa tanggung jawab Notaris terhadap Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Jual yang dibatalkan oleh Hakim Mahkamah Agung Karena terbukti bahwa akta tersebut merupakan Akta Simulasi yaitu perjanjian-perjanjian lebih lanjut yang dibuat dalam suatu akta tersendiri yang bertentangan dengan akta aslinya dimana para pihak menyatakan keadaan yang berbeda dengan perjanjian yang diadakannya sebelumnya. Tanggung jawab Notaris dapat ditanjau dalam hal tanggung jawab notaris secara Perdata, Pidana dan Administratif, berdasarkan dari uraian putusan Mahkamah Agung Nomor 34/Pdt/2017/PT YYK, tanggungjawab notaris atas perbuatan yang dilakukannya merujuk pada tanggungjawab perdata, karena notaris telah menyalahgunakan wewenangnya dalam membuat suatu akta yang menimbulkan kerugian bagi penggugat, sehingga notaris bertanggungjawab untuk menyerahkan kembali Sertipikat Hak Milik atas nama Ny. Suginem kepada Penggugat I sebagai pemilik yang sah dan membayar uang paksa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Pertimbangan hakim atas putusan Mahkamah Agung Nomor 34/Pdt/2017/PT YYK, dari kasus ini peristiwa hukum yang terjadi sebenarnya antara penggugat dan tergugat adalah peristiwa hukum hutang piutang, akan tetapi oleh tergugat dibuatlah seolah-olah terjadi suatu peristiwa hukum jual beli yang diperkuat dengan dibuatkannya akta dengan Notaris, yang mana Notaris seharusnya membuatkan akta hutang piutang bukan akta jual beli dan kuasa jual. Akibat Hukum dibatalkannya akta notaris oleh Pengadilan yaitu menghukum para terbanding untuk membayar hutang kepada pembanding sebesar Rp.230.000.000,- dibayar tunai dan membayar bunga pinjaman 1% sejak putusan ini dijatuhkan