PROSEDUR PENGADAAN BARANG ATAU JASA PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI SUMATERA BARAT

Pada saat ini, Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang berkembang di segala bidang. Untuk mewujudkan pembangunan-pembangunan tersebut dan untuk mendukung pasar bebas maka bangsa Indonesia harus memiliki kesiapan dalam bidang social, ekonomi, politik maupun pertahanan dan keamanan. Hal tersebut harus lebih ditingkatkan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Setiap Instansi pemerintah atau swasta pasti memiliki barang-barang inventaris. Barang-barang tersebut biasanya digunakan untuk melengkapi kebutuhan dan juga akan memepengaruhi suatu pekerjaan yang berada di dalam suatu instansi tersebut. Pada dasarnya suatu instansi pasti mengharapkan hasil yang maksimal sesuai dengan yang telah disepakati secara efektif dan efisien. Untuk mencapai hasil yang sesuai diharapkan maka diperlukan administrasi perbekalan yang didalamnya terdapat beberapa fungsi untuk dilaksanakan secara baik dan saling berkaitan. Instansi negeri atau pemerintah untuk memenuhi kebutuhannya dibiayai oleh Negara yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ABD), atau Anggran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut diatur untuk tercapainya sebuah tujuan. Untuk memenuhi barang yang diinginkan atau yang sering disebut dengan pengadaan maka diperlukan alat control sebagai pedoman pengelolaannya. Pengadaan merupakan salah satu fungsi utama dalam kegiatan pembelian barang yang sesuai dengan yang direncanakan, dan juga sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, serta dimana dan kapan penyerahan barang yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui : pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, dan penunjukan langsung. Selain itu pengadaan barang dapat pula dengan cara penyewaan, peminjaman, penerimaan/bantuan/hibah, penukaran dan pembuatan. Dan sebagai tindak lanjut dalam pengadaan dipeganglangsung oleh pimpnan pengadaan yang ditunjuk sesuai peraturan yang berlaku. Pimpinan yang bertugas dalam pengadaan berkewajiban mengadakan penelitian terhadap benda-benda yang dibutuhkan. Akan tetapi seringkali dalam proses pekerjaan pengadaan ditemui hambatan-hambatan yaitu dalam proses pengadaan intern maupun ekstern. Hambatan intern diakibatkan dari instansi itu sendiri ataupun pihak-pihak yang terkait pada proses pekerjaan pengadaan. Sedangkan hambatan ekstern dapat terjadi jika terdapat prosedur-prosedur yang tidak sesuai dalam instansi yang mengikuti pengadaan barang atau pengadaan jasa. Sehingga diperlukan alat pengaturan atau alat kendali dalam proses pengadaan agar pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan lanca