KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG MERAMPAS BARANG BUKTI PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA UNTUK NEGARA

Abstrak KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG MERAMPAS BARANG BUKTI PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA UNTUK NEGARA (Rivanli Azis, 1820119003, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 174 hlm, Tahun 2020) Majelis Hakim Pengadilan Negeri menafsirkan upaya hukum keberatan pihak ketiga beritikad baik terhadap putusan Pengadilan Negeri yang merampas barang bukti untuk negara dalam tindak pidana narkotika yang dimuat di dalam Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sama dengan derden verzet di dalam hukum acara perdata yang diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR atau Pasal 378 Rv. Hal ini dilatarbelakangi oleh tidak adanya penjelasan tentang keberatan tersebut di dalam Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Permasalahan yang timbul adalah : (1) bagaimana kedudukan Kejaksaan dalam perkara perlawanan pihak ketiga terhadap putusan Pengadilan Negeri yang merampas barang bukti untuk negara dalam tindak pidana narkotika, (2) bagaimana kriteria pihak ketiga yang beritikad baik di dalam perkara perlawanan pihak ketiga terhadap putusan Pengadilan Negeri yang merampas barang bukti untuk negara dalam tindak pidana narkotika, dan (3) bagaimana prosedur perlawanan pihak ketiga terhadap putusan Pengadilan Negeri yang merampas barang bukti untuk negara dalam tindak pidana narkotika. Untuk memperoleh data penelitian yang akurat, digunakan metode penelitian yuridis normatif yang berasal dari data sekunder yang dikumpulkan oleh penulis dengan menekankan aspek hukum yang berkaitan dengan permasalahan dan dihubungkan dengan bahan hukum yang ada. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa : (1) Kedudukan Kejaksaan dalam perkara perlawanan pihak ketiga yang beritikad baik terhadap putusan Pengadilan Negeri yang merampas barang bukti untuk negara dalam tindak pidana narkotika adalah mewakili negara sebagai Turut Tergugat/Terlawan dengan dasar menguasai objek barang sengketa yang dirampas oleh Pengadilan Negeri dalam pidana Narkotika, (2) kriteria pihak ketiga yang beritikad baik dalam perkara perlawanan terhadap putusan Pengadilan Negeri yang merampas barang bukti untuk negara dalam tindak pidana narkotika adalah memperoleh hak kepemilikan yang dibuktikan dengan surat-surat perjanjian, tidak mengetahui dan tidak mengizinkan alat/barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana atau alat bantu melakukan tindak pidana narkotika, dan (3) Prosedur perlawanan pihak ketiga yang beritikad baik terhadap putusan Pengadilan Negeri yang merampas barang bukti untuk negara dalam tindak pidana narkotika adalah mengajukan gugatan/perlawanan pihak ketiga kepada Kejaksaan dengan berpedoman kepada derden verzet sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan Pengadilan tingkat pertama. Kata Kunci : Kedudukan Kejaksaan, Perlawanan Pihak Ketiga, dan Tindak Pidana Narkotika