Pengaturan dan Prosedur Izin Pemeriksaan Bagi Pejabat-Pejabat Tertentu dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

PENGATURAN DAN PROSEDUR IZIN PEMERIKSAAN BAGI PEJABAT-PEJABAT TERTENTU DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Abstrak Adanya ketentuan mengenai keharusan persetujuan tertulis atau ijin dari Presiden untuk melakukan pemeriksaan dalam perkara korupsi terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah adalah bertentangan dengan prinsip peradilan yang independen, persamaan kedudukan di dalam hukum dan menimbulkan perlakukan diskriminatif, asas peradilan yang cepat sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang undangan. Equality before the law (semua orang sama didepan hukum) adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin Rule of Law yang juga menyebar pada negara negara berkembang seperti Indonesia, maka dari itu asas ini dijadikan landasan bagi setiap manusia yang melakukan penegakan hukum di negeri ini tanpa terkecuali. Hal tersebut menjadi problematika ketika muncul peraturan yang mengatur tentang izin pemeriksaan pejabat tertentu.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (law as it is written in the book), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (law it is decided by the judge through judicial process). Penelitian hukum normatif berdasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif. Konsep Equality before the law telah diintrodusir dalam konstitusi, suatu pengakuan tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan di tanah air, prinsip ini berarti arti persamaan di hadapan hukum (equality before the law) adalah untuk perkara (tindak pidana) yang sama. Dalam kenyataan, biasanya tidak ada perlakuan yang sama (equal treatment), dan itu menyebabkan hak-hak individu dalam memperoleh keadilan (acces to justice) terabaikan. Perlakuan berbeda dalam tindak pidana korupsi misalnya menyebabkan pengabaian terhadap kebebasan individu. Ini berarti, kepastian hukum diabaikan. Proses pemanggilan dan pemeriksaan yang cukup panjang dilakukan oleh penyidik agar dapat melakukan penyidikan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Kepala Daerah yang diduga melakukan tindak pidana akan mempengaruhi hasil dari penyidikan tersebut. Izin Presiden atau Menteri Dalam Negeri akan berpotensi menghambat penegakan hukum karena izin Presiden bisa diberikan bahkan bisa ditolak / tidak mendapat tanggapan dan berpotensi menghambat proses penyidikan dalam penegakan hukum karena mekanisme izin dari Presiden atau Menteri Dalam Negeri yang lama tidak sesuai dengan prinsip due process of law, bahwa negara hukum menjunjung tinggi supremasi hukum yakni proses peradilan seharusnya sesuai dengan asas bersifat cepat, sederhana, dan berbiaya ringan Kata Kunci: Equality Bafore The Law, Pejabat Tertentu, Peyidikan. THE REGULATIONS AND PROCEDURES OF EXAMINATION LICENSES FOR CERTAIN OFFICIALS IN INVESTIGATION OF CRIMINAL CORRUPTION IN INDONESIA Abstract The provision regarding the requirement for written approval or permission from the President to carry out an examination in a corruption case against the Regional Head and or Deputy Regional Head is contrary to the principle of independent justice, equality in law and gives rise to discriminatory treatment, the principle of speedy justice as regulated in the 1945 Constitution and Statutory Provisions. Equality before the law is one of the most important principles in modern law. The principle becomes one of the principles of the Rule of Law doctrine that also spreads in developing countries such as Indonesia, therefore this principle is used as a foundation for every human being who conducts law enforcement in this country without exception. It makes a problem when regulations emerge that regulate the examination of certain officials. The method used in this study is normative juridical. Normative research methods are also called doctrinal research, which is research that analyzes the law both written in the book, and the law decided by the judge through the court process (law it is decided by the judge through judicial process). Normative legal research is based on secondary data and emphasizes speculative-theoretical steps and normative-qualitative analysis. The concept of Equality before the law has been introduced in the constitution, the highest recognition in the national legislation system, this principle means, the meaning of equality before the law is for the same case (crime). In reality, there is usually no equal treatment, and that causes the rights of individuals to obtain justice (access to justice) are ignored. Different treatment in criminal acts of corruption for example leads to neglect of individual freedom. It means, legal certainty is ignored. The process of summoning and examining is quite long to be carried out by investigators in order to be able to carry out investigations on members of the House of Representatives and Regional Heads who are suspected of committing criminal offenses will affect the outcome of the investigation. Presidential or Minister of Home Affairs licenses will potentially hamper law enforcement because Presidential permits can be granted or even denied / not responded and potentially hinder the investigation process in law enforcement because the permit mechanism from the President or the Minister of Home Affairs for a long time is not in accordance with the principle of due process of law , it means that Legal Nation upholds the rule of law, namely the judicial process should be in accordance with the principle of being fast, simple, and low cost. Keywords: Equality Before The Law, Certain Officials, Investigation