ABSTRAK Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Secara Khusus, tanah diatur dalam Hukum Agraria yaitu berkaitan langsung dengan hak atas tanah. Dalam konteks hukum adat, tanah ulayat dikuasai oleh Masyarakat Hukum Adat. Di Nagari Alam Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, terdapat tanah yang statusnya adalah tanah bekas Hak Guna Usaha. Dalam hal ini, beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan ketentuan yang berbeda mengenai kedudukan status Tanah Hak Guna Usaha yang telah berakhir tenggang waktunya. Rumusan Masalah yang timbul ...
Hak-hak Negara atas hak menguasai atas tanah menurut Undang-Undang No. 5tahun 1960 tentang Peraturan...
ABSTRAK Ketentuan pada Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194...
Hukum agraria didasarkan atas hukum adat. Eksistensi hukum adat dalam hukum nasional masih diakui se...
Nagari sebagai desa adat diakui eksistensinya di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaiman...
Sebagaimana yang kita ketahui aturan dasar mengenai pengaturan tentang tanah terdapat dalam “ Pasal...
Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa: “bumi a...
Alah bakarih samparono; Bingkisan Rajo Majopahik;Tuah Basabab Bakarano; Pandai Batenggang di nan rum...
ABSTRAK Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahw...
Andri, 200610115031, "Hak Pakai Atas Tanah Bagi Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tah...
Setelah berlakunya UUPA diadakan unifikasi hukum di bidang agraz-ia, Oleh karena i tu dualisme di bi...
Negara Indonesia merupakan negara hukumyang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indon...
ABSTRAK Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia mengalami pasang surut yang secara jelas dapat terliha...
PEMILIHAN WALI NAGARI SERENTAK (ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMA...
Hak-hak Negara atas hak menguasai atas tanah menurut Undang-Undang No. 5tahun 1960 tentang Peraturan...
ABSTRAK Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 telah membawa...
Hak-hak Negara atas hak menguasai atas tanah menurut Undang-Undang No. 5tahun 1960 tentang Peraturan...
ABSTRAK Ketentuan pada Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194...
Hukum agraria didasarkan atas hukum adat. Eksistensi hukum adat dalam hukum nasional masih diakui se...
Nagari sebagai desa adat diakui eksistensinya di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaiman...
Sebagaimana yang kita ketahui aturan dasar mengenai pengaturan tentang tanah terdapat dalam “ Pasal...
Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa: “bumi a...
Alah bakarih samparono; Bingkisan Rajo Majopahik;Tuah Basabab Bakarano; Pandai Batenggang di nan rum...
ABSTRAK Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahw...
Andri, 200610115031, "Hak Pakai Atas Tanah Bagi Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tah...
Setelah berlakunya UUPA diadakan unifikasi hukum di bidang agraz-ia, Oleh karena i tu dualisme di bi...
Negara Indonesia merupakan negara hukumyang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indon...
ABSTRAK Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia mengalami pasang surut yang secara jelas dapat terliha...
PEMILIHAN WALI NAGARI SERENTAK (ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMA...
Hak-hak Negara atas hak menguasai atas tanah menurut Undang-Undang No. 5tahun 1960 tentang Peraturan...
ABSTRAK Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 telah membawa...
Hak-hak Negara atas hak menguasai atas tanah menurut Undang-Undang No. 5tahun 1960 tentang Peraturan...
ABSTRAK Ketentuan pada Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194...
Hukum agraria didasarkan atas hukum adat. Eksistensi hukum adat dalam hukum nasional masih diakui se...