PENDAFTARAN DAN PENGAWASAN OLEH SATUAN TUGAS LAYANAN SERTIFIKASI HALAL (SATGAS LSH) TERHADAP MAKANAN CEPAT SAJI YANG DIPRODUKSI USAHA MIKRO DI KOTA PADANG

ABSTRAK Islam mewajibkan umatnya untuk memperoleh makanan yang halal dan thayyib. Salah satu makanan yang menjamur di Indonesia saat ini adalah makanan cepat saji produksi usaha mikro. Hal tersebut menimbulkan persoalan mengenai kehalalannya. Dalam memberikan perlindungan, rasa tenang dan aman bagi masyarakat muslim dalam mengkonsumsi produk makanan tersebut serta menjalankan amanat Pasal 29 UUD 1945 pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) yang mewajibkan seluruh produk yang beredar dan masuk ke Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Jaminan produk halal ini diselenggarakan oleh menteri agama dengan membentuk Badan Penyelengara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam rangka mempermudah penyelenggaraan JPH di daerah maka dibentuklah Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal (Satgas LSH) sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/33453 Tahun 2019 tentang Penetapan Koordinator Layanan Sertifikasi Halal Daerah. UUJPH telah berlaku efektif 17 Oktober 2019 diseluruh Indonesia tidak terkecuali di Kota Padang. Banyaknya produk makanan cepat saji produksi usaha mikro di Kota Padang berpotensi menimbulkan persoalan mulai dari proses pendaftaran hingga pengawasan. Berdasarkan hal diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : pertama, prosedur pendaftaran dan bentuk pengawasan yang ditetapkan dan dilakukan Satgas LSH terhadap makanan cepat saji produksi usaha mikro di Kota Padang; kedua, kendala yang dihadapi oleh Satgas LSH dalam melaksanakan pendafatran dan pengawasan tersebut; ketiga, upaya yang dilakukan Satgas LSH dalam mengatasi kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif karena dengan penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran yang menyeluruh. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan : pertama, prosedur pendaftaran yang ditetapkan Satgas LSH tidak efektif dan membingungkan serta memakan waktu yang lama kemudian pengawasan yang dilakukan belum sampai pada tahap pelaksanaan melainkan tahap perencanaan yakni pemetaan data; kedua, secara garis besar ada 7 kendala yang dihadapi oleh Satgas LSH diantaranya kesadaran pelaku usaha dan konsumen yang sangat minim terhadap pentingnya JPH, biaya pendaftaran relatif mahal, masih banyak usaha yang belum memiliki izin, dan lain-lain; ketiga, upaya yang dilakukan berupa memberikan konsultasi, konsolidasi, koordinasi, pembinaan dan sosialisasi terhadap instansi berkaitan, pelaku usaha dan masyarakat umum. Kata Kunci : Pendaftaran dan pengawasan, Satgas LSH , Makanan Cepat Saji, Usaha Mikr