PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK BUMI DAN GAS (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Padang)

Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sering terjadi di masyarakat, hal ini tentu sangat merugikan baik bagi Pemerintah (Negara) maupun bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena tujuan pemberian subsidi tidak tepat pada sasarannya yaitu; langsung atau tidak langsung membantu golongan masyarakat yang kurang mampu menjalankan aktifitas sehari-hari. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimanakah penegakan hukum oleh penyidik terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas di wilayah hukum Polresta Padang? 2. Bagaimanakah hambatan dalam penegakan hukum oleh penyidik terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas di wilayah hukum Polresta Padang? 3. Bagaimanakah upaya dalam mengatasi penegakan hukum oleh penyidik terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas di wilayah hukum Polresta Padang? Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi kepustakaan (library research). Dari hasil penelitian, penegakan hukum oleh penyidik terhadap penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di Polresta Padang dengan tindakan preventif (pencegahan), dengan melakukan pengawasan serta himbauan kepada masyarakat dan sosialisasi melalui media spanduk dan selanjutnya dilanjutkan kepada tindakan represif (penindakan), mulai dari menerima laporan melakukan penyelidikan hingga penyidikan yang selanjutnya berkas acara diserahkan kepada penuntut umum. Hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum oleh penyidik Polresta Padang adalah kurangnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang tidak memadai, upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukumnya adalah melengkapi infrastruktur yang ada, membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat, dan sebagainya. Penegakan hukum oleh Penyidik terhadap tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah hukum Polresta Padang masih terdapat permasalahan yang harus diselesaikan. Pengupayaan dalam menagani hambatan-hambatan dalam proses penyidikan tersebut harus diberikan secara maksimal, karena penegakan hukum tersebut bertujuan untuk menegakkan keadilan, ketertiban, dan perlindungan terhadap warga negara serta untuk menciptakan rasa aman. Kata kunci: Penegakan Hukum, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsid