Kinerja Humas Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Dalam Manajemen Isu Terkait Kebijakan Pemerintah Daerah (Studi Deskriptif Isu Desain Revitalisasi Pedestrian Taman Jam Gadang Seperti Mata Dajjal)

Isu muncul sebagai bentuk konsekuensi dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satunya yakni isu mengenai revitalisasi pedestrian taman jam gadang Bukittinggi. Isu yang muncul harus ditangani agar tidak berkembang menjadi krisis. Bagian dalam struktur pemerintahan Kota Bukittinggi yang berfungsi untuk menangani isu mengenai kebijakan pemerintah adalah Humas Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi. Tujuan pada penelitian ini adalah mendeskripsikan siklus isu serta mengungkapkan bagaimana kinerja Humas Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi dalam melakukan manajemen isu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Pembahasan isu desain revitalisasi pedestrian taman jam gadang seperti mata dajjal menggunakan model siklus isu Femers, Klewes dan Lintemeier dan model proses manajemen isu Chase, Jones dan Crane. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siklus isu desain revitalisasi ini berawal setelah tersebarnya gambar desain di media sosial setelah itu barulah muncul opini dari masyarakat bahwa desain tersebut seperti mata. Isu ini tersebar secara masif di tengah masyarakat hingga DPRD meminta Pemko Bukittinggi memberikan klarifikasi. Isu ini mereda setelah adanya klarifikasi dan tidak ada tuntutan lanjutan dari masyarakat setelah proses revitalisasi selesai dilaksanakan. Proses manajemen isu yang dilakukan oleh Humas Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi yakni melakukan identifikasi melalui monitoring media sosial, melakukan analisis isu secara detail mulai dari latar belakang isu hingga dampak dari isu, melakukan strategi perubahan isu dengan strategi reaktif dan berkoordinasi dengan pihak terkait dan melaksanakan program aksi isu dengan memanfaatkan kerja sama media dalam memberikan klarifikasi mengenai isu ini. Sedangkan untuk evaluasi tidak dilaksanakan oleh Humas Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi