PELAKSANAAN PEMBERIAN KPR SEJAHTERA FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN (FLPP) PADA KANTOR CABANG UTAMA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT

ABSTRAK Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan perumahan yaitu kesenjangan antara jumlah terbangun dengan jumlah yang dibutuhkan rakyat. Upaya penurunan backlog perumahan menjadi salah satu agenda utama Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat merupakan salah satu bank daerah yang ditunjuk untuk menjalankan program perumahan dengan produk KPR Sejahtera-FLPP. Berdasarkan uraian diatas yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:(1) Bagaimana pelaksanaan pemberian KPR Sejahtera-FLPP pada Kantor Cabang utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat? (2) Permasalahan apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan pemberian KPR Sejahtera-FLPP pada Kantor Cabang Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dan upaya penyelesaiannya?. Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan data primer sebagai data utama yang berupa data yang diambil langsung dilapangan melalui wawancara semi terstruktur dengan pegawai Divisi Kredit Konsumer Bagian Kredit Personal Umum, pegawai Bagian Kredit Konsumer Seksi KPR Kantor Cabang Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, dan Nasabah KPR Sejahtera-FLPP Kantor Cabang Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, sedangkan data sekunder berupa data yang penulis peroleh dari bahan kepustakaan. Kemudian data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif, di lakukan editing dan tabulating sehingga diperoleh kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, di peroleh kesimpulan sebagai berikut: (1)Bahwa secara prosedur pelaksanaan pemberian KPR Sejahtera-FLPP telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 Tentang Kemudahan Dan/Atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan hingga saat ini pemberian dan perjanjian KPR Sejahtera-FLPP berjalan sebagaimana mestinya. (2)Permasalahan dalam pelaksanaan pemberian KPR Sejahtera-FLPP pada Kantor Cabang Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dapat dilihat dari berbagai pihak yaitu: pihak debitur, developer, dan bank. Kata Kunci: Kredit, Rumah, FLPP