ANALISIS JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEPANJANG RANTAI PASOK UDANG BUDIDAYA

Udang merupakan komoditas unggulan ekspor Indonesia yang memerlukan bahan baku yang berkualitas dan aman. Untuk mendapatkan bahan baku udang yang sesuai, seluruh anggota rantai pasok harus menerapkan persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai Kepmen KP Nomor: 52A/KEPMEN-KP/2013. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi penerapan persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sepanjang rantai pasok bahan baku udang untuk unit pengolahan ikan (UPI) di Jakarta Utara. Dua UPI telah dipilih menjadi responden untuk dirunut ke hulu mengenai pemenuhan persyaratan dimaksud. Pengumpulan data dilakukan melalui survei, observasi dan wawancara kepada UPI, pengumpul/pemasok, pembudidaya dan pembenih. Analisis kesenjangan dan uji korelasi berganda digunakan untuk menilai kesesuaian penerapan persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Hasil identifikasi menunjukkan masih terdapat kesenjangan penerapan yang dilakukan oleh pembudidaya dan pengumpul/pemasok dengan standar yang ada. Tingkat kesesuaian pada pembudidaya 58% (kurang sesuai) dan pemasok 48% (tidak sesuai). Apresiasi UPI terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan masih belum memadai, diduga karena permintaan di pasar global sangat tinggi sedangkan pasokannya tidak sesuai. Penerbitan sertifikat yang terpisah-pisah di antara rantai pasok diduga menjadi salah satu penyebab. Diperlukan perubahan strategi kebijakan dalam pelaksanaan sistem sertifikasi udang budidaya untuk ekspor yang terintegrasi dalam satu sertifikat.Shrimp is Indonesia's leading export commodity that requires quality and safe raw materials. To get appropriate shrimp raw materials, all members of the supply chain must apply the quality assurance and safety requirements of fishery products in accordance with Ministerial Decree KP Number: 52A/KEPMEN-KP/2013. This study aimed to evaluate the implementation of quality assurance and safety requirements for fishery products along the supply chain of cultured shrimp raw material suppliers for fish processing units (UPI) in North Jakarta. Two UPIs have been selected as respondents whose suppliers were evaluated regarding the fulfillment of the specified requirements. Data collection was carried out through surveys, observations, and interviews with UPI, collectors/suppliers, farmers, and breeders. Gap analysis and multiple correlation tests were used to assess the appropriateness of the implementation of quality assurance and fishery product safety requirements. The results show that gaps existed between the implementation of the requirement by farmers and suppliers compared with existing standards. The implementation level for farmers is 58% (less according) and the supplier 48% (not according). It was observed that UPI's appreciation of the quality and safety of fishery products was inadequate, allegedly because demand in the global market is very high while the supply does not meet the demand. Issuance of separate quality and safety certificates along the supply chain are believed to be one of the causes. There is a need to change the policy strategy in implementing the shrimp culture certification system for export which can be integrated into one certificate