Status Hukum Akta Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Bersertifikat yang Telah Dibatalkan Pengadilan Tata Usaha Negara

Jual beli tanah adalah salah satu perbuatan hukum yang bisa menyebabkan terjadinya peralihan hak atas tanah dari tangan penjual ke tangan pembeli. Peralihan hak atas tanah itu harus didaftarkan dengan berdasarkan bukti akta yang bersangkutan. Kalau ditelusuri sejak awal, adanya jual beli tanah sesungguhnya timbul berdasarkan pada suatu kesepakatan atau persetujuan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Berdasarkan latar belakang rumusan masalah penelitian ini yaitu: bagaimana keberadaan sertifikat jual beli tanah yang ditangani PPAT sertifikatnya dibatalkan dan bagaimana sanksi Hukum atas dibatalkannya status hukum Akta PPAT dalam pembelian dan penjualan tanah. jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum empiris.Hasil pembahasan dalam kajian ini yaitu: keberadaan sertifikat jual beli lahan yang dikeluarkan PPAT sertifikatnya dibatalkan karena PPAT adalah Pejabat Tata Usaha Negara, ketika terjadi sengketa, BPN bertanggung jawab terhadap sertifikat yang telah dikeluarkan. PPAT tidak pernah bersentuhan dengan peradilan TUN kaitannya dengan akta perjanjian balik nama kepemilikan atas lahan. yang dijadikan pedoman untuk membuat sertifikat kepemilikan lahan di BPN. Apabila sertifikat tersebut dibatalkan, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permohonan pembatalan sertifikat ke BPN, dan secara yuridis akta PPAT yang telah didaftarkan ke Kantor Pertanahan pun secara otomatis batal dan tidak sah. Sanksi Hukum terhadap batalnya status hukum sertifikat PPAT dalam pembelian dan penjualan lahan, mempunyai akibat yang sama dengan perbuatan yang melanggar hukum hanya saja perbuatan melanggar hukum tersebut dapat diselesaikan melalui pengadilan umum, tidak bisa diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.Buying and selling land is one of the legal acts that can cause the transfer of land rights from the hand of the seller to the buyer. The transition of land rights must be registered based on the evidence of the relevant deed. If traced from the beginning, there is a real buying and selling land arising based on an agreement or approval that is set in the form of a covenant between the seller and the buyer. Based on the background of this research problem is: how the existence of land-Buy sales certificate handled by PPAT certificate was cancelled and how the legal sanctions on Dibatalkannya legal status of PPAT deed in the purchase and Sale of land. The type of research used is empirical legal research. The results of the discussion in this study are: the existence of land purchase certificate that issued PPAT certificate was cancelled because PPAT is State Administration officer, in the event of a dispute, BPN is responsible for the certificate that has been Issued. PPAT has never come into contact with the TUN judiciary relating to the treaty Deed of ownership of the land. Guidelines for creating a certificate of land ownership in BPN. If the certificate is cancelled, the party that is won shall apply for the cancellation of the certificate to BPN, and juridically the PPAT deed that has been registered to the land Office is automatically null and void. Legal sanctions against the legal status of PPAT certificates and the sale of land, which have the same consequences as the unlawful act is only a violation of the law can be resolved through a public court, not Can be resolved through the State Administrative Court