Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan oleh Biro Perjalanan Wisata di Kabupaten Badung

The government in collaboration with the tourism business world, including travel agents and the public, has an obligation to provide support for tourism activities to run safely and must always refer to the legal aspects as a form of protection in the field of tourism for tourists. This is because in Article 26 letter (d) of Law No. 10 of 2009 concerning Tourism is expressly stated that tourism entrepreneurs have an obligation in providing comfort, hospitality, and providing a sense of security to tourists. However, the Act does not explain in detail the responsibilities of the travel agency to tourists. This study discusses two problems, namely 1). What is the form of legal protection for tourists in travel in Badung Regency and 2). What is the responsibility of the travel agency for tourists in Badung Regency. The type of research used in this journal is empirical legal research is legal research that starts from the gap between das solen and das sein, where there is a gap between the theoretical situation and the legal facts that occur in society. The approach used is the sociology of law which also studies the interrelationship between law and other social phenomena. Regarding the form of legal protection for tourists in tourist trips in Badung Regency, namely by providing legal protection, comfort and security to tourists, including providing facilities for elderly and disabled tourists, and getting a safety guarantee in the form of insurance for activities that have high risk. The form of responsibility of a travel bureau if there is a problem with the comfort of tourists, the travel usually always anticipates by improving services and racing on business standards certification for the travel bureau.Pemerintah yang bekerjasama dengan dunia usaha pariwisata, termasuk biro perjalanan wisata dan masyarakat mempunyai kewajiban dengan memberikan dukungan terhadap kegiatan pariwisata agar berjalan dengan aman dan harus selalu mengacu kepada aspek hukum sebagai wujud perlindungan di bidang kepariwisataan bagi wisatawan. Hal ini karena di dalam Pasal 26 huruf (d) Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 mengenai Kepariwisataan dengan tegas dinyatakan yaitu pengusaha kepariwisataan memiliki kewajiban didalam memberikan kenyamanan, keramahan, dan memberikan rasa aman kepada para wisatawan. Namun dalam UU tersebut tidak secara rinci dijelaskan mengenai tanggung jawab dari biro perjalanan wisata kepada wisatawan. Penelitian ini membahas dua permasalahan yaitu 1). Bagaimanakah bentuk dari perlindungan hukum pada wisatawan dalam perjalanan wisata di Kabupaten Badung dan 2). Bagaimanakah tanggungjawab dari biro perjalanan wisata pada wisatawan di Kabupaten Badung. Tipe penelitian yang dipergunakan dalam jurnal ini ialah penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dimulai dari adanya kesenjangan antara das solen dan das sein, dimana terjadi kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum yang terjadi didalam masyarakat. Pendekatan yang dipergunakan ialah sosiologi hukum yang juga mempelajari hubungan timbal balik diantara hukum dengan gejala sosial lainnya. Mengenai bentuk perlindungan hukum pada wisatawan dalam perjalanan wisata di Kabupaten Badung yaitu dengan memberikan perlindungan hukum, kenyamanan dan rasa aman kepada wisatawan, termasuk memberikan fasilitas untuk wisatawan lanjut usia dan difabel, dan mendapat jaminan keselamatan berupa asuransi untuk kegiatan yang memiliki resiko tinggi. Bentuk tanggungjawab biro perjalanan wisata apabila terjadi permasalahan terhadap kenyamanan wisatawan, pihak travel biasanya selalu melakukan antisipasi dengan memperbaiki pelayanan serta berpacu pada sertifikasi standar usaha bagi biro perjalanan wisata