Peran Kejaksaan Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pornografi

present there are many problems that arise in the community that are not only carried out by adults but also carried out by children, one of which is a criminal act of pornography. Children have a special position before the law based on the consideration that children are human beings with all their biological and psychological limitations and have not been able to fight for everything that their rights. So the question arises, namely regarding the role of the Prosecutors in the stage of prosecution and the sanctions for children who commit acts of pornography. The sources of legal material used in this research are primary legal material and secondary legal material. The techniques for collecting legal materials in this research use a study document technique with a card system, namely by recording and understanding the contents of primary legal material and secondary legallmaterial. Analysis of legal material in this research is descriptive analysis. The research method in this  research is  a type of normative  legal research, namely by the legal  approach, conceptual approach and case approach. The conclusion that can be drawn is the role of the Prosecutor in the prosecution stage on children who commit act of pornography in accordance with the prosecution stage in general, however there are differences in treatment for children who commit a criminal offense including pornography, that the Prosecutors must have experience as public prosecutor in the general court environment, have an interest, dedication and understanding child issues and have followed the technical appointment of child judiciary. Sanctions imposed on children who commit a criminal offense are criminal sanctions and sanction action. Criminal sanctions (imprisonment) is imposed for children aged 14 years to 18 years, with a maximum imprisonment of 1/2 (one in two) of the maximum imprisonment of adults. Sanctions are imposed for children aged 12 years but not yet 14 years old. Criminal sanctions can not be imposed on children under 12 years old.  Saat ini banyak ditemukan permasalahan yang timbul dalam masyarakat yang bukan saja dilakukan oleh orang dewasa namun juga dilakukan oleh anak-anak, salah satunya adalah tindak pidana pornografi. Anak dipandang memiliki kedudukan khusus dimata hukum berdasarkan pertimbangan bahwa anak adalah manusia dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya serta belum mampu memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Sehingga timbul pertanyaan yaitu mengenai peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan serta sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pornografi. Metode penelitian pada skripsi ini adalah tipe penelitian hukum normatif, yaitu dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitan ini menggunakan teknik telaah kepustakaan (study document) dengan sistem kartu (card system) yakni dengan cara mencatat dan memahami isi dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Kesimpulan yang dapat diambil adalah Peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pornografi sesuai dengan tahap penuntutan secara umum, akan tetapi terdapat perbedaan perlakuan bagi anak yang melakukan tindak pidana termasuk pornografi antara lain Jaksa harus telah berpengalaman sebagai penuntut umum dalam lingkungan peradilan umum, mempunyai minat, dedikasi dan memahami masalah anak serta telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Sanksi yang dikenakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pornografi adalah sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana (penjara) dijatuhkan bagi anak berusia 14 tahun sampai 18 tahun, dengan ancaman pidana paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Sanksi tindakan dijatuhkan bagi anak berusia 12 tahun tetapi belum berusia 14 tahun. Sanksi pidana tidak dapat dijatuhkan kepada anak yang belum berusia 12 tahun