Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia

The Covid-19 pandemic has become very dangerous because it is transmitted so quickly and caused the death of many lives in the world. The Government and the National Disaster Management Agency have coordinated with local governments to carry out disaster management by issuing social distancing and physical distancing policies. Many PSBB policies are ineffective because surely the community feels that they have not yet fully received legal protection for the existing policies made by the government at this time. To avoid another level of infertility, the following efforts were made so that the PSBB policy provided during the effective pandemic period in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, among others, the Central Government and Regional Governments ensures the disclosure of public information in order to be able to find out the chain of the virus spreading. The government must be able to guarantee and ensure especially to the lower middle class are able to meet their needs to guarantee the right to life of their people and not diminished any dignity of the people (in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia) and the need for a public role in terms of mutual care, mutual reminding, and help each other. This article will continue to be discussed using a literature approach in which the writer will use primary sources in the form of literature books that have to do with the problems to be examined. The things that occur in the field can be seen that the legal policy decided by the government during the pvidemic co-19 period has apparently not been implemented properly as mandated because there are still many people who violate the PSBB activities proclaimed by the government even though criminal sanctions have been regulated by very clear.Pandemi Covid-19 telah menjadi sangat berbahaya karena menular begitu cepat dan menyebabkan kematian banyak nyawa di dunia. Pemerintah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan penanggulangan bencana dengan menerbitkan kebijakan social distancing maupun physical distancing. Kebijakan PSBB banyak yang kurang efektif karena pasti masyarakat merasa bahwa belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang ada yang dibuat oleh pemerintah saat ini. Untuk menghindari tingkat kefatalan lainnya, berikut upaya yang dilakukan agar kebijakan PSBB yang diberikan selama masa pandemi efektif sesuai UUD NRI Tahun 1945 antara lain Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memastikan keterbukaan informasi publik secara nyata untuk dapat mengetahui rantai penyebaran virus tersebut. Pemerintah harus dapat menjamin dan memastikan terutama kepada kaum menengah ke bawah mampu memenuhi kebutuhannya untuk menjamin hak atas hidup masyarakatnya dan tidak terkurangi suatu apapun harkat martabat masyarakatnya (sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945) dan perlunya peran publik dalam hal saling menjaga, saling mengingatkan, dan saling membantu satu sama lain. Artikel ini selanjunya akan dibahas dengan menggunakan pendekatan kepustakaan dimana penulis akan menggunakan sumber primer berupa buku-buku literature yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibedah. Hal-hal yang terjadi di lapangan terlihat bahwa kebijakan hukum yang diputuskan oleh pemerintah dalam masa pandemic covid-19 ini ternyata belum dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana yang diamanatkan karena masyarakat masih banyak yang melanggar dalam kegiatan PSBB yang dicanangkan oleh pemerintah walaupun sanksi pidana telah diatur dengan sangat jelas