Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Daerah Bali

A good and healthy environment is a human right for every Indonesian citizen as mandated in Article 28H of the 1945 Constitution of Indonesia. Unwise management of the environment contributes to the deterioration in the quality of the environment because it is necessary to increase environmental protection and management. Environmental protection and sustainable management is the responsibility of the government and the community. The responsibility of the government in carrying out environmental protection and management is a function of public services, to ensure that all residents have a good and healthy environment. Then the government can be held accountable, whether administratively, civil or criminal, when the government fails to carry out its obligations that are not in accordance with the aspirations of the community. This study is qualified as a normative legal research by applying several types of approaches, namely, the legislative approach, conceptual approach, philosophical approach, historical approach, comparative approach, case approach including cultural approaches based on the wisdom of the local community.The results showed that the protection and management of the environment is an effort to assume responsibility is very difficult so that it results in a decrease in the quality of the environment is increasingly apparent. Likewise in the event of environmental pollution and damage, the perpetrators can be held responsible both in civil law and criminal law. However, participatory environmental enforcement by integrating values that develop in the community in protecting and preserving the environment is an ideal form of protecting and prudent environmental management to realize sustainable regional development.  Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warganegara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD RI 1945. Pengelolaan lingkungan yang kurang bijaksana  turut memperparah penurunan kwalitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.  Perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan merupakan tanggungjawab pemerintah beserta masyarakat. Pertanggungjawaban pemerintah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan fungsi pelayanan public, untuk menjamin seluruh penduduk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Maka pemerintah dapat diminta pertanggungjawabannya, baik secara administrative, perdata maupun pidana mana kala pemerintah lalai melaksanakan kewajibannya yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum normatif dengan menerapkan beberapa jenis pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan filsafat, pendekatan sejarah, pendekatan perbandingan, pendekatan kasus termasuk pula pendekatan budaya atas dasar kearifan masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya mengemban tanggungjawab sangat sulit sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan kwalitas lingkunan hidup makin nyata.  Begitu pula dalam hal terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pelaku dapat diminta pertanggungjawabannya baik secara hukum perdata maupun hukum pidana. Namun demikian penegakan lingkungan partisipatif dengan mengintegrasikan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan adalah suatu bentuk idial untuk melindungi dan melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mewujudkan pembangunan  daerah yang berkelanjutan