Menggagas Titik Ekuilibrium Sistem Pemilihan dengan Sistem Pemerintahan

Sistem pemilihan merupakan satu pilihan cara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD, serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sementara sistem pemerintahan merupakan pilihan model penyelenggaraan pemerintahan eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif. Membincang sistem pemilihan dengan sistem pemerintahan merupakan dua hal yang berbeda, namun tidak dapat dipisah, karena dalam praktik sering terjadi model sistem pemilihan yang tidak kompatibel dengan pilihan sistem pemerintahan, Negara Indonesia sudah menjatuhkan pilihan sistem presidensial sebagai sistem pemerintahan, namun model sistem pemilihannya dilakukan secara terpisah antara eksekutif dan legislatif, kondisi demikian menyebabkan instabilitas dalam pemerintahan serta dalam beberapa kasus pihak eksekutif tidak jarang didikte oleh pihak legislatif.Model skema sistem pemilihan dan sistem pemerintahan tingkat pusat sudah diluruskan melalui putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang kemudian dipraktikkan dalam pemilu 2019, namun sangat disayangkan skema penyesuaian sistem pemilihan dan sistem pemerintahan tersebut tidak diterapkan pada tingkat daerah, dimana pemilihan kepala daerah dan anggota legislatif di daerah dilakukan secara terpisah, kondisi demikian menyebabkan sejumlah persoalan seperti instabilitas pemerintahan daerah, tergerusnya isu-isu strategis daerah dalam kampanye, koalisi jangka pendek, penguasa yang minus kontrol dari pemilih, tumbuh suburnya sikap opportunisme politisi di daerah. Dalam rangka mencari solusi dari persoalan tersebut maka menjadi penting untuk mencari titik ekuilibrium antara sistem pemilihan dengan pilihan sistem presidensial dengan cara mendesain ulang model pemilu tingkat pusat dan pemilu tingkat daerah, diharapkan melalui gagasan tersebut maka stabilitas pemerintahan di daerah akan terjaga, isu-isu penting daerah menjadi perhatian, koalisi di daerah tidak bersifat pragmatis, penguasa mendapat kontrol dari pemilih, serta sikap opportunisme politisi di daerah akan terminimalisi