Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarkhi dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman

Tingkat keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia tidak terlepas dari ragam faktor, salah satunya adalah modal yang dimilikinya. Kajian ini menjelaskan modal yang dimiliki caleg perempuan di tengah politik patriarkhi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dengan fokus analisis pada kasus Kabupaten Sleman pada 2019. Keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD di kabupaten ini merupakan tertinggi dibanding kabupaten lain di Yogyakarta, yaitu sebanyak 13 kursi (26%) dari total 50 kursi. Kajian ini menemukan bahwa meski perolehan kursi perempuan tampak terus meningkat, tetapi peningkatannya tidak signifikan karena modal caleg perempuan dikendalikan oleh politik patriarkhi melalui medan Pemilu. Dengan menggunakan teori Bourdieu tentang modal, artikel ini berargumen bahwa modal –politik, sosial, ekonomi dan simbolik- diyakini sangat penting bagi perempuan untuk terjun dalam politik, tetapi pada kenyataannya modal itu ditentukan oleh habitus politik patriarkhi dalam kesadaran caleg perempuan dalam mengarungi medan persaingan politik Pemilu yang umumnya didominasi oleh struktur kelas laki-laki. Karena itu, meski sistem politik dalam Pemilu menyediakan afirmasi bagi caleg perempuan, dalam praktiknya, dominasi habitus politik patriarki yang dikendalikan oleh struktur kelas dalam masyarakat tidak memungkinkan caleg perempuan untuk mendapatkan suara yang lebih banyak dibanding laki-laki.The representation level of Indonesian women in politics cannot be separated from a variety of factors, such as capital. This study explains the capital owned by female candidates midst of patriarchal politics in General Election with a special focus on the case of Sleman Regency in 2019. In the case of Sleman, women occupied 13 seats out of 50 seats at DPRD (local parliament), which was the highest achievement compared to other districts in Yogyakarta. This study found that although the acquisition of women's seats continued to increase, it was not significant because patriarchal politics controlled the female legislative candidates’ capital through the electoral field. Employing Bourdieu's theory of capital, this study argues capital –social, economic, political dan symbolic- was regarded important for women to engage in politics, but in reality this variety of capital was determined by the patriarchal political habitus of female candidates in the general election, which is generally dominated by men. Therefore, although the political system in elections provides affirmation for female candidates, in practice, patriarchal domination controlled by class structures in society does not allow them to get more votes than men.