Konstruksi Klausul Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Pada Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Di Bidang Sumber Daya Alam

Article 74 of the Company Law requires companies that carry out business activities in the field of and/or related to natural resources to carry out Environmental Social Responsibility, in which these obligations are budgeted and calculated as Company costs by taking into account propriety and fairness. Which budgeting is carried out based on the company's work plan which is reported in the annual report at the General Meeting of Shareholders, furthermore, Article 1 paragraph (3) UUPT states TJSL is a commitment from the company to participate in a sustainable economic development that is useful for improving the quality of life and a beneficial environment for all stakeholders. As with this commitment, the company should have the desire to include one of the clauses regarding TJSL, one of which is in the deed of amendment to the company's articles of association, even though Article 15 of the Company Law does not regulate the existence of a component of environmental social responsibility. The legal issue in this paper is a conflict of norms in the Company Law which states an obligation and is in the form of a commitment, but does not become a component in the company's articles of association. The problem studied is why it is important for the TJSL clause to be included in the deed, and how the construction of the clause is, with the aim of knowing the importance and form of the calculus if included in the deed of amendment to the company's budget. This type of research leads to normative juridical, using statutory approaches, conceptual approaches through primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study with the inclusion of the TJSL clause can provide legal certainty in carrying out obligations, as a reminder (alarm) for the company, and the creation of legal order, the TJSL clause is either incorporated in the profit earning article or in a separate article on the deed of amendment to the articles of association either through the Partij deed (the parties) or Relaas deed (meeting minutes)Pasal 74 UUPT mewajibkan bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, yang mana kewajiban tersebut dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Penganggaran mana dilakukan berdasrkan rencana kerja perseroan yang dilaporkan pada laporan tahunan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya, Pasal 1 ayat (3) UUPT menyatakan TJSL adalah komitmen dari perseroan untuk turut serta berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berguna meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat bagi seluruh stakeholder. Sebagaimana komitmen tersebut seharusnya perseroan memiliki keinginan memuat salah klausul tentang TJSL salah satunya dalam akta perubahan anggaran dasar perseroan, walupun dalam Pasal 15 UUPT tidak mengatur adanya komponen tanggung jawab sosial lingkungan. Isu hukum terhadap tulisan ini adalah konflik norma pada UUPT yang menyatakan sebuah kewajiban dan berbentuk komitmen, namun tidak menjadi komponen dalam anggaran dasar perseroan. Masalah yang diteliti mengapa kalusul TJSL penting untuk dimuat dalam akta, dan bagaimana konstruksi kalusul tersebut, dengan tujuan untuk  mengetahui pentingnya dan bentukan kalsul jika dimuat dalam akta perubahan anggaran perseroan. Tipe penelitian ini mengarah pada yuridis normative, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual melalui bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini dengan dimuatnya klausul TJSL dapat memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan kewajiban, sebagai pengingat (alarm) bagi perseroan, dan terciptanya tertib hukum, kalusul TJSL baik tergabung dalam pasal perolehan laba atau dalam pasal tersendiri terhadap akta perubahan anggaran dasar baik melalui akta Partij (para pihak) atau akta Relaas (berita acara rapat