Perlindungan Hukum Jaminan Sosial i Dan Kesehatan Dalam Perjanjian Kemitraan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pengemudi Gojek Wilayah Pekanbaru Dengan PT. Gojek Indonesia)

ABSTRAK Brahmahardhika Bayu Kusuma : Perlindungan Hukum Jaminan Sosial i Dan Kesehatan Dalam Perjanjian Kemitraan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pengemudi Gojek Wilayah Pekanbaru Dengan PT. Gojek Indonesia) Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan moda transportasi publik yang cukup pesat khususnya yang menggunakan kendaraan roda dua baik untuk mengantar orang, barang, ataupun makanan. Akan tetapi perkembangan tersebut tidak dibarengi oleh perlindungan hukum yang jelas yang dapat mengatur hal tersebut. Penelitian ini bertujuan tidak hanya mengetahui status hukum dari penyedia layanan dalam perjanjian kemitraan antara pengemudi Gojek dengan PT. Gojek Indonesia, tetapi juga bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terkait jaminan sosial dan kesehatan bagi pengemudi Gojek menurut UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Penelitian adalah penelitian sosiologis hukum. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan angket. Data primer berasal dari pihak PT. Gojek Indonesia dan juga para penyedia layanan yaitu pengemudi Gojek dan data sekunder diperoleh melalui literatur-literatur buku pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa status pengemudi Gojek menurut perjanjian kemitraan adalah sebagai mitra dari PT. Gojek Indonesia, walaupun dalam praktek dilapangan dan sesuai juga dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Pasal 16 Ayat (3) huruf i yang pada intinya mengatakan bahwa pengemudi Gojek berhak atas perlindungan jaminan kesehatan sesuai ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini juga menyimpulkan tentang tidak dapat dipakainya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai paying hukum bagi pengemudi Gojek, serta beberapa faktor yang menghambat terkait implementasi perlindungan jaminan sosial dan kesehatan bagi pengemudi Gojek