Hak Wali Mujbir dalam Perkawinan Menurut Imam alSyafi‘i dan Imam Abu Hanifah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; Untuk mengetahui bagaimana Hak Wali Mujbir dalam Perkawinan Menurut Imam al-Syafi‘i dan Imam Abu Hanifah dan untuk Mengetahui bagaimana Metode Istinbath Hukum Tentang Hak Wali Mujbir dalam pernikahan Menurut Imam Safi’i dan Imam Abu Hanifah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research ) dengan menggunkan metode Conten Analysis. Adapun sumber primer yaitu Kitab AlUmm, al-Buwaiti, al-Imla’, dan Mukhtashar Muzani, kitab “al-Mabsuth” Badai’i As-Shanai’i. Sedangkan sumber sekundenya yaitu buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Berdasarkan hasil analisa yang penulis lakukan, dapat simpulkan bahwa: 1)Hak Wali Mujbir dalam Perkawinan Menurut Imam al-Syafi‘i dan Imam Abu Hanifah; a )Imam asy-syafi’i. Menurut kelompok yang diwakili oleh Imam Syafi’i ini mereka berpendapat bahwasanya dalam sebuah perkawinan disyaratkan adanya wali, dan perkawinan tidak sah tanpa adanya wali. Menurut golongan ini seorang bapak atau kakek mempunyai hak ijbar, baik wanita itu gadis yang belum dewasa, gadis dewasa maupun janda; b)Imam Abu Hanifah. Menurut golongan yang diwakili oleh Abu Hanifah, mereka perpendapat bahwa hak ijbar diperuntukkan hanya kepada gadis yang belum dewasa (belum baligh)dan orang gila (orang yang tidak berakal ), selain itu jika gadis telah baligh dan berakal maka tidak ada hak ijbar baginya.; 2 )Metode Istinbath Hukum Tentang Hak Wali Mujbir dalam pernikahan Menurut Imam Safi’i dan Imam Abu Hanifah Adapun metode istinbat yang digunakan Imam Syafi’i dalam menetapkan suatu hukum ialah Al-Qur’an, Sunnah, ijma’, dan qiyas. Metode istinbat Imam Syafi’i yaitu Al-Qur’an, Sunnah, ijma’, qaul sahabat, qiyas, dan istishab. Sedangkan metode istinbat yang digunakan oleh Imam Hanafi dalam menetapkan suatu hukum adalah Al-Qur’an, As-Sunnah, ijma’, qiyas dan istihsa