ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang pengendalian kebakaran hutan oleh badan penanggulangan bencana daerah menurut peraturan menteri nomor 32 tahun 2016 di kampar. Kebakaran hutan adalah masalah yang dihadapi oleh Indonesia saat ini, hampir setiap tahunnya kebakaran hutan, baik yang disengaja maupun kebakara hutan yang terjadi secara alami. Berbagai dampak negatif yang ditimbulkan dari kebakaran hutan ini mulai dari ekologi, menurunnya keragaman hayati dan bahakan asap yang menggagu kegiaan masyarakat. Hal ini badan penanggulangan bencana daerah berperan aktif dalam menanggulangi kebakran tersebut. Maka disetiap daerah dibentuk organisasi penanggulangan bencana kebakaran hutan agar dapat terkendalinya kebakaran hutan. Pengendalian k...
Skripsi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana Implementasi atau pelaksanaan PERDA Kota Jambi Nomor...
Adila Sri Sifa. NIM: 1808202159, “Eksistensi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan...
KEWENANGAN MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH PPAT DALAM PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PEJABAT PEMB...
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nom...
Di Kabupaten Ponorogo, penataan kelembagaan penting untuk dilaksanakan melihat kondisi APBD Kabupat...
AbstrakAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerima...
Kebijakan penggunaan Keseluruhan Dana Perimbangan diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk dikelol...
ABSTRAK Amanda Regina Putri (2021): “Efektivitas Penanggulangan Terhadap Preman Palak, Gelandangan...
Manusia ditakdirkan Tuhan untuk berkarya dalam kehidupannya. Aktivitas yang dilakukan oleh tiap indi...
Novita Purwanti, S.351402021. 2016. Tinjauan Yuridis Terhadap Akta Notaris Mengenai Yayasan Yang Dib...
KEBIJAKAN PERLUASAN DAERAH KERJA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2...
Novita Purwanti, S.351402021. 2016. Tinjauan Yuridis Terhadap Akta Notaris Mengenai Yayasan Yang Dib...
Masalah kesehatan reproduksi yang dihadapi oleh wanita pada saat ini adalah meningkatnya infeksi pa...
ABSTRAK Judul penelitian ini adalah: “PENERAPAN TERHADAP SUBSIDI PERUMAHAN MENURUT PERATURAN MENT...
Sistem Pemerintahan Indonesia yaitu sebuah upaya untuk melaksanakan pemerintahan yang baik, meningka...
Skripsi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana Implementasi atau pelaksanaan PERDA Kota Jambi Nomor...
Adila Sri Sifa. NIM: 1808202159, “Eksistensi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan...
KEWENANGAN MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH PPAT DALAM PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PEJABAT PEMB...
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nom...
Di Kabupaten Ponorogo, penataan kelembagaan penting untuk dilaksanakan melihat kondisi APBD Kabupat...
AbstrakAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerima...
Kebijakan penggunaan Keseluruhan Dana Perimbangan diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk dikelol...
ABSTRAK Amanda Regina Putri (2021): “Efektivitas Penanggulangan Terhadap Preman Palak, Gelandangan...
Manusia ditakdirkan Tuhan untuk berkarya dalam kehidupannya. Aktivitas yang dilakukan oleh tiap indi...
Novita Purwanti, S.351402021. 2016. Tinjauan Yuridis Terhadap Akta Notaris Mengenai Yayasan Yang Dib...
KEBIJAKAN PERLUASAN DAERAH KERJA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2...
Novita Purwanti, S.351402021. 2016. Tinjauan Yuridis Terhadap Akta Notaris Mengenai Yayasan Yang Dib...
Masalah kesehatan reproduksi yang dihadapi oleh wanita pada saat ini adalah meningkatnya infeksi pa...
ABSTRAK Judul penelitian ini adalah: “PENERAPAN TERHADAP SUBSIDI PERUMAHAN MENURUT PERATURAN MENT...
Sistem Pemerintahan Indonesia yaitu sebuah upaya untuk melaksanakan pemerintahan yang baik, meningka...
Skripsi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana Implementasi atau pelaksanaan PERDA Kota Jambi Nomor...
Adila Sri Sifa. NIM: 1808202159, “Eksistensi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan...
KEWENANGAN MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH PPAT DALAM PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PEJABAT PEMB...