TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN KETENTUAN PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN

ABSTRAK Nia Elmiati (2020) : Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Ketentuan Pembuatan Perjanjian Perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya perubahan ketentuan pembuatan perjanjian perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan yang merupakan implikasi dari surat edaran Kementerian Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 perihal pencatatan perjanjian perkawinan yang merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 perihal uji materiil Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perubahan ketentuan pembuatan perjanjian perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perubahan ketentuan pembuatan perjanjian perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Ketentuan Perubahan Pembuatan Perjanjian Perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Ketentuan Pembuatan Perjanjian Perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (library research). Data penelitian di himpun dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif melalui pengumpulan data dengan teknik studi kepustakaan. Selanjutnya data yang ada dikumpulkan, diolah dan peneliti memaparkan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan Perubahan Ketentuan Pembuatan Perjanjian Perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, kemudian data yang diperoleh tersebut ditinjau menggunakan hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan kesimpulan sebagai berikut : Adapun perubahan yang terjadi antara lain dari segi waktu, bentuk, dan tata cara pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan. Pembuatan perjanjian perkawinan termasuk kedalam maslahah dalam tingkat hajiyyat yakni segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan merupakan salah satu bentuk perlindungan tehadap harta dan termasuk dalam maslahah ammah yakni berdasarkan kepentingan orang banyak. Perubahan ketentuan pembuatan perjanjian perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum Islam dalam bidang hukum keluarga khusunya mengenai pembuatan perjanjian perkawinan. Kata Kunci : Perjanjian Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawina