TINJAUAN HUKUM TERHADAP KELAYAKAN KAPAL ANGKUTAN BARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN PADA PERAIRAN SELAT RENGIT DESA SEMUKUT-SIALANG PASUNG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

ABSTRAK Skripsi ini membahas terkait kelaiklautan sebuah kapal dalam pelayaran, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Suatu permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, yakni masih banyaknya terdapat kapal-kapal khususnya yang berbahan dasar kayu yang belum memenuhi kriteria standar kelayakan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Tujuan dalam penelitian ini tentunya untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap kelayakan sebuah kapal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran serta bentuk tanggung jawab didalam pengangkutan melalui kapal motor. Penelitian ini berlokasi di pelabuhan penghubung desa Semukut, Kabupaten Kepulauan Meranti. Di mana terdapat 5 (Lima) pemilik kapal yang memberikan jasa pengangkutan barang. Penulis mengumpulkan data berdasarkan pengamatan (Observation), wawancara (Interview), dan studi dokumen. Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka dapat diambil sebuah hasil bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 telah mensyaratkan terhadap kapal yang dinyatakan laik laut, yaitu keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu. Kemudian terkait dengan tanggung jawab pengangkutan laut sebagaimana yang dipertegas dalam pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 yakni perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan kapal-kapal kayu di pelabuhan penghubung desa Semukut dapat dinyatakan tidak laut