PERAN PANWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM MENGAWASI PENYELENGGARAAN PILKADA RIAU 2018 BERDASARKAN UU No. 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR BUPATI DAN WALIKOTA

ABSTRAK Masalah dalam penelitian ini adalah dalam penyelenggaraan pilkada Riau 2018 panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menjalankan tugas dan wewenangnya masih belum berjalan dengan baik, karena masih ditemukannya pelanggaran yang terjadi. Tujuan penulis meneliti masalah diatas adalah, untuk mengetahui peran panwaslu kabupaten kepulauan meranti dalam mengawasi penyelenggaraan pilkada riau 2018 berdasarkan undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubenur Bupati dan Walikota, dan untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh panwaslu kabupaten kepulauan meranti dalam mengawasi penyelenggaraan pilkada riau 2018 berdasarkan undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubenur Bupati dan Walikota. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum Empiris Sosiologis yaitu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum didalam masyarakat, adapun salah satu objek kajiannya yaitu mengatur peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum. Lokasi penelitian dilakukan dikantor panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, populasi dalam penelitian ini sebanyak 16 orang, sedangkan sampel yang diambil sebanyak 8 orang, dengan menggunakan teknik purposive sampling yakni teknik pengambilan secara sengaja dan langsung ditentukan oleh peneliti dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. teknik pengumpulan data dengan observasi dilanjutkan dengan wawancara, dengan menggunakan metode analisis data deskriptis kualitatif, yaitu menjelaskan secara rinci sehingga tergambar secara utuh dan dapat dipahami, diperoleh melalui observasi lapangan, dilanjutkan dengan wawancara, dan ditarik kesimpulan pada akhirnya. Berdasarkan hasil penelitian, peran panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengawasi penyelenggaraan pilkada Riau 2018 melaksanakan pengawasan berkordinasi secara struktural dengan menerima laporan pelanggaran, mengawasi jalanya pilkada dengan berkoordinasi bersama KPU, menindak pelanggaran dan hanya berwenang merekomendasikan pelanggaran tersebut. tetapi dalam perakteknya belum berjalan dengan maksimal, disebabkan oleh lemahnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan terkesan saling salah menyalahkan antara satu dengan yang lainya. sedangkan faktor penghambat yang dihadapi panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, berupa lemahnya aturan peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, terbatasnya anggaran pembiayaan, keadaan geografi dan sarana penunjang kerja, serta kurangnya kesadaran dari pemilih dan peserta pilkada. Kesimpulan pada akhirnya adalah peran panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengawasi penyelenggaraan pilkada Riau 2018 berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota adalah melaksanakan pengawasan hanya secara administrasi, sedangkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tugas dan wewenang panwaslu memiliki hak pengawasan yang luas meliputi pengendalian keseluruhan