PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PERNIKAHAN LANGKAI PADA MASYARAKAT ADAT DI DUSUN BUKIT PERMAI DESA BINUANG KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG KABUPATEN KAMPAR

ABSTRAK Fitri Suryani (2020) : Perspektif Hukum Islam Terhadap Sanksi Pernikahan Langkai Pada Masyarakat Adat Di Dusun Bukit Permai Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang perspektif hukum Islam terhadap sanksi pernikahan langkai pada masyarakat adat di Dusun Bukit Permai Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar. Pernikahan langkai adalah pernikahan yang terlarang untuk sementara waktu terhadap adik perempuan yang ingin menikah terlebih dahulu sebelum kakak perempuan menikah. Pernikahan langkai ini dapat menyebabkan terjadinya penundaan terhadap dilaksanakanya pernikahan, sedangkan dalam syari’at Islam pernikahan itu sangat dianjurkan. Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sanksi dalam pernikahan langkai pada masyarakat adat Dusun Bukit Permai Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sanksi pernikahan langkai pada masyarakat adat di Dusun Bukit Permai Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar. Tujuan penelitian ini adalah agar mengetahui bagaimana sanksi dalam pernikahan langkai pada masyarakat adat Dusun Bukit Permai Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar serta untuk memberikan informasi bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sanksi dalam pernikahan langkai pada masyarakat adat Dusun Bukit Permai Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar. penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan sumber bahan hukum primer yaitu berupa observasi serta wawancara, kemudian bahan hukum sekunder yang bersumber dari literatur-literatur, dokumen-dokumen serta buku-buku yang berkaitan. Dalam penelitian ini adapun populasinya berjumlah 14 orang yang terdiri dari 5 orang tokoh adat kemudian 3 pasang atau 6 orang yang melakukan pernikahan langkai dan 3 orang kakak perempuan yang dilangkahi. Populasi ini seluruhnya dijadikan sampel, oleh karna itu teknik penelitian ini menggunakan teknik total sampling. Adapun teknik analisa data menggunakan metode deskriftif kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, pernikahan langkai boleh dilakukan apabila adik yang hendak menikah menerima konsekuensi dari perbuatannya tersebut. Yang mana konsekuensi dari perbuatannya itu berupa sanksi yang akan diterimanya ketika tetap melaksanakan pernikahan. Diantara sanksi pernikahan langkai adalah: (1) Adik yang mendahului kakak perempuannya untuk menikah itu harus memberikan apapun yang diminta oleh kakak perempuannya dan paling minimal adalah sepasang kain. (2) Adik yang akan mendahului kakak perempuanya untuk menikah harus menerima konsekuensi untuk menjadi buah bibir serta mendapatkan cibiran dari masyarakat setempat karna di anggap telah melanggar adat. (3) Kakak perempuan yang didahului untuk menikah oleh adiknya itu dipercaya akan mendapatkan beban psikologi (depresi). Dalam perspektif hukum Islam pernikahan itu dianjurkan, sedangkan melakukan penundaan terhadap pernikahan akan mendatangkan dampak yang tidak baik. Larangan dalam pernikahan langkai ini memang mempunyai kemashalatan tersendiri yaitu sebagai pemeliharaan terhadap hati kakak perempuan. Akan tetapi menurut penulis menjaga kemashalatan agama jauh lebih utama