PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 DI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAKBantuan hukum merupakan suatu upaya jaminan perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada orang/kelompok orang miskin sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Kalimantan Barat dan upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektifitas Organisasi Bantuan Hukum dalam rangka memberikan bantuan hukum kepada orang/kelompok orang miskin. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu diperlukan beberapa upaya dalam rangka peningkatan efektifitas diantaranya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia advokat, penandatanganan komitmen/kesepakatan bersama antara aparat penegak hukum tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum, pemberian reward and punishment secara tegas kepada Organisasi Bantuan Hukum. Kata kunci : Bantuan Hukum, Organisasi Bantuan Hukum, orang miskin ABSTRACT Legal assistance is an effort to guarantee legal protection provided by the government to the poor people/groups of the poor according to Law Number 16 of 2011 on Legal Aid. This paper aims to determine the implementation of legal aid provision in West Kalimantan and the efforts that need to be made to improve the effectiveness of Legal Aid Organizations in order to provide legal assistance to the poor people/groups of the poor. This legal research is a normative and empirical legal research with a descriptive approach. The result of this research is needed some efforts in order to increase the effectiveness such as through the improvement of the quality of human resources advocate, signing of commitment/mutual agreement between law enforcement officers about the implementation of legal aid, giving reward and punishment firmly to Legal Aid Organization. Key word : Legal Aid, Legal Aid Organization, Poor People